JEPARA, Suaranahdliyin.com – Bermula dari gelaran yang untuk kali pertama digelar di Cirebon pada 2017 lalu, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang untuk kali kedua pada November 2022 dilangsungkan di Semarang dan Bangsri (Jepara) bukanlah sekadar “ritual” lima tahunan.
H Nur Said MAg MA, peserta KUPI asal Kabupaten Kudus, mengutarakan hal itu kepada Suaranahdliyin.com, Sabtu (26/11/2022) kemarin.
“KUPI tidak sekadar ritual lima tahunan. Bukan soal memilih atau berebut jabatan dalam struktur KUPI. Tetapi ebih merupakan perjumpaan pemikiran dan strategi pergerakan dalam ranah keislaman, kemanusiaan, kebangsaan dan juga lingkungan,” ujarnya.
Pertanyaannya, kendati peserta didominasi para Bu Nyai dan tokoh-tokoh perempuan, mengapa banyak juga kiai yang hadir dalam forum KUPI?
Menurut Nur Said, itu karena “label” ulama perempuan tidak selalu berjenis kelamin perempuan. “Dalam rumusan KUPI pertama di Cirebon pada 2017, ulama peremouan adalah semua ulama yang memiliki perspektif pada keadilan gender dan respek dgn isu-isu perempuan. Jadi, berbeda dengan perempuan ulama, ia mesti perempuan yang memiliki kriteria sebagai ulama,” terangnya.
Nur Said pun berpandangan, bahwa KUPI memberi pemandangan dan nilai yang berbeda. Sebab, ungkapnya, dalam berbagai forum publik yang umumnya pengambilan keputusan didominasi kaum lelaki, sementara perempuan cenderung sebagai obyek, tetapi di KUPI, hampir di setiap paralel session di berbagai halaqah, suara perempuan tak terbendung.
“Di KUPI inilah kita bisa menunjukkan kepada dunia, bahwa cara pandang perempuan dalam merespons ragam isu-isu kontemporer global, bisa terlihat nyata. KUPI memberi penegasan, betapa penting perempuan sebagai subyek, bukan obyek, dalam mencari solusi masalah-masalah keummatan,” tuturnya. (qim, ros, gie, adb)
