Menatap NU Masuki Abad II

0
374

Oleh: Aji Setiawan ST

Tak lama lagi, tepatnya pada 23-25 Desember mendatang, Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Muktamar ke-34 di Lampung. Agenda regenerasi dan estafet kepemimpinan akan ditentukan oleh Muktamirin pada momentum tersebut.

Banyak kalangan memrediksi, Muktamar NU akan berlangsung mulus dan penuh iklim sejuk, seperti direncanakan jauh-jauh hari.
Ya, waktu berputar demikian cepat. Tak terasa, kini sudah mendekati tahun 2026, yang artinya NU akan berusia satu abad.  Sebuah usia yang lebih dari cukup untuk disebut matang.

Tetapi bukan satu abad itu yang perlu disongsong. Melainkan bagaimana mewarnai perjalanan abad berikutnya, yakni memasuki abad II NU.

Memasuki Abad II NU, harus dijadikan momentum untuk meluruskan cara pandang, dalam meneropong dimensi waktu yang akan datang. Terlebih, gaung menyongsong abad II NU sudah didengungkan pada Muktamar ke-33 NU di Jombang.

NU lahir sejak awal sebagai jamiyyah keummatan yang lahir dan selepas itu musnah ditelan bumi. Sebagai jamiyyah yang keberadaan di belakangnya banyak kiai dan santri berkelindan dengan waktu, NU selalu tampil mewarnai sejarah kebangsaan yang patut diperhitungkan.

NU, ditahbiskan lahir di Indonesia dan ilaa yaumil qiyamah akan menjadi jamiyyah berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga keberadaan NU senantiasa dibutuhkan ummat sebagai sandaran kekuatan sosial dan keagamaan dalam konteks kebangsaan di Indonesia.
Jadi keberadaan NU tidak ditentukan oleh berbagai seremonial miladnya, apalagi tradisi NU hampir meliputi seluruh aspek kegiatan keagamaan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana khidmah NU senantiasa berlanjut, khusunya menatap abad II usianya, di tengah revolusi digital seperti sekarang.

Beberapa hal penting yang perlu disampaikan, antara lain terkait upaya pengembangan organisasi dan reorganisasi yang berorientasi tidak lagi pada pendekatan geografis, melainkan pendekatan komunitas.

Tentu orang rindu, ketika era 1990-an NU penuh dengan komunitas pemikiran anak muda NU yang progresif. Komunitas imaginer, yang tampil menjadi kekuatan kelas menengah serta melakukan berbagai penguatan (empowering) masyarakat sipil (civic education). Keberadaan komunitas itu hidup di luar struktur NU, namun banyak berisi kalangan muda NU.

Keberadaannya kemudian bermetamorfosa masuk ke berbagai lini partai politik, LSM, dunia pendidikan bahkan kursi eksekutif yang di kemudian hari dipuncaki dengan tampilnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden RI.

Gerakan kultural yang di kemudian hari merebut supermasi struktur negara, adalah dialektika sejarah yang tidak perlu disesali, karena NU akan selalu mendapat beban sejarah, mengemban amanat tugas-tugas kebangsaan.

Di sinilah, maka penting penyiapan kader ummat dan kader bangsa dari kalangan NU, untuk berbagi tugas dan selalu dinamis mengaklerasi setiap perubahan zaman, tanpa harus NU terjun berpolitik praktis. Model road map, high politik yang dipernalkan KH Sahal Mahfudz bisa menjadi rujukan dalam berpolitik namun secara santun dan sarat muatan politik kebangsaan.

Tinjuan Struktural

Struktur organisasi NU saat ini secara hierarkis-demorafis, mengikuti pola pemerintahan Negara. Secara pararel dapat dilihat, NU berkantor pusat di Jakarta. Membawahi seluruh wilayah di Indonesia. Pengurus wilayahnya berkantor pusat di ibukota provinsi, dan seterusnya ke bawah.

Pertanyaannya, apakah NU akan berkhidmah dalam kerangka sistemik yang sama persis dengan pemerintah? Dengan mengikuti model hierarki pemerintahan yang rentang kendalinya sangat panjang ini, sementara SDM dan pendanaan yang dimiliki relatif terbatas. Dengan pola hierarki ini, efektifkah NU selama ini menjalankan tugas pokok dan fungsinya?

Di sinilah reorganisasi NU dibutuhkan. Pengembangan struktur futuristik ini, ke depan perlu mempertimbangkan dinamika stakeholders yang semakin terdiferensiasi seiring perkembangan zaman.

Dinamika masyarakat urban yang tumbuh di perkotaan sudah mengalami diferensiasi yang semakin rumit. Ada masyarakat industri perkotaan seperti kalangan perbankan, kalangan industri kreatif dan jasa, yang pertumbuhannya sangat pesat.

Perlu langkah antisipasi agar tokoh-tokoh NU tidak tersedot habis di jalur politik praktis (PKB, PPP dan partai lainnya), namun NU harus terus senantiasa memperkuat kaderisasi internal untuk regenerasi kepengurusan di berbagai tingkatan. Ada banyak stok organisasi, dengan menguatkan kader-kader militan NU dari lembaga-lembaga baik pesantren maupun lembaga pendidikan yang bernaung di bawah NU.

Ini semua memerlukan pendekatan khusus. Dalam arti pengorganisasian tidak cukup hanya dengan pendekatan geografis, juga mesti mempertimbangkan pengembangan struktur organisasi di komunitas-komunitas baru sesuai dengan perkembangan masyarakat urban yang sangat dinamis, yang tak bisa dijangkau oleh eksistensi struktur organisasi yang terlalu administratif seperti pemerintahan Negara.

Ke depan, NU harus berjejaring dan berinteraksi dengan komponen potensial yang lebih luas lagi, baik di tingkat domestik maupun internasional. Selama 15 tahun terakhir tidak dapat dipungkiri terjadi interaksi yang semakin meningkat antarorganisasi dari berbagai jenis dan bidang. Berbagai perkumpulan, yayasan, jaringan kerja, perhimpunan, lembaga bantuan, kelompok hobi, bahkan instansi dan perusahaan swasta telah memperluas jangkauan kegiatan mereka di bidang yang selama ini hanya menjadi trade mark kegiatan klasik organisasi nirlaba.

Penguatan ekonomi warga NU berbarengan dengan penguasaan iptek sebagai perangkat memenangkan persaingan era digitalisasi, menjadi penting dipersiapkan dengan hadirnya kader NU milenial yang baru namun jangan lupa untuk tidak tercerabut dari akar dan tradisi NU.

Dalam perkembangan situasi ini, akan muncul berbagai lembaga, instansi pemerintah maupun swasta yang bakal mengincar kompetensi, expertise dan waktu pengurus NU yang sangat berharga. NU tidak mungkin mengelak dan harus berjejaring dan bekerja sama dengan pihak tersebut. Jika tidak, NU akan kesulitan menghadapi ragam persoalan kemasyarakatan secara sendirian di zaman yang semakin multidimensional itu.

Maka pilihannya, NU harus aktif masuk di wilayah sistem yang lebih besar, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Ketidaksiapan masuk di wilayah sistem yang lebih besar, akan membawa NU hanya pada saling ketergantungan dalam berbagai dimensi. Kekurangan di daerah dilimpahkan ke pusat, kelemahan di pusat dilemparkan ke daerah, dan seterusnya.

Inilah situasi yang amat sangat tidak boleh terjadi. Situasi yang menempatkan NU menjadi bagian dari suatu kesatuan sistem, di mana NU akhirnya hanya menjadi sub-sistem peradaban. Padahal, NU masa depan, NU harus hadir sebagai aktor pengubah dan pembaharu peradaban. Wallahu a’lam. (*)

Aji Setiawan, pernah menjabat Litbang pada PMII Cabang Yogjakarta. Penulis tinggal di Cipawon, Bukateja, Purbalingga.

Comments