Sarbumusi, Bangun SDM dan Rumah Buruh Indonesia

0
353
Soehardjono/ Foto: istimewa

Oleh: Soehardjono

Dunia sedang dihadapkan pada tiga hal besar secara simultan: pandemi covid-19, revolusi industri 4.0, dan perubahan iklim (climate change). Ketiga hal itu mendisrupsi sistem, tatanan dan landscape sosial-ekonomi-budaya-politik, serta memberi nuansa baru pada cara hidup manusia.

Pandemi covid-19 mengharuskan pemerintah di seluruh dunia, membatasi mobilitas sosial, yang berdampak pada aktivitas perekonomian. Di wilayah pasar kerja, dampak ekonomi yang paling nampak adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Survei Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, menyebutkan, sebanyak 72.983 buruh ter-PHK di 14.65 perusahaan imbas wabah covid-19 pada November 2021 (Merdeka.com, 14/12/21). Tentunya, ini memberi efek ganda berupa penurunan daya beli masyarakat secara umum.

Di sisi lain, kita dituntut siap menyambut revolusi industri 4.0 yang berbasis pada internet of things, big data, artificial intelligence, cloud computing dan additive manufacturing, yang berhasil mengubah model dan proses bisnis global semakin efektiff dan efisien.

Aplikasi industri 4.0 pada bidang produksi, mendorong terjadinya otomasi produksi berbasis teknologi informasi yang canggih. Instalasi fitur industri 4.0 dalam bidang produksi menghasilkan proses bisnis yang lebih efisien dari segi biaya produksi. Hal itu tentu mendisrupsi pasar kerja nasional, menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM), yang adaptif dengan perkembangan teknologi.

Di sisi lain, krisis iklim semakin menjadi-jadi. Temperatur bumi meningkat 0.08° C per dekade sejak tahun 1880, dan telah terjadi peningkatan 0.18° C per dekade sejak tahun 1981 (Climate.gov, 15/03/21). Faktor utama penyumbang emisi karbon yang mengakibatkan kenaikan suhu bumi, adalah penggunaan energi kotor untuk industri, transportasi dan perumahan.

Jika tidak segera beralih ke energi terbarukan, maka krisis iklim akan berdampak sistemik pada ekosistem alam, mengurangi kualitas dan kuantitas air layak konsumsi, meningkatkan potensi bencana alam, meningkatkan risiko kesehatan, dan lainnya.

Sebagai langkah mitigasi dan antisipasi perubahan iklim, negara-negara di dunia pun sepakat menurunkan temperatur bumi di bawah 2°C berdasarkan komitmen Paris Agreement.

Indonesia sendiri mengumumkan akan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 dengan upaya sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional untuk Nationally Determined Contribution (NDC).

Selain negara, pelaku bisnis dan konsumen dituntut untuk mengubah budaya ekonomi agar lebih ramah dengan alam. Artinya, mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan kolaborasi antarpihak: pemerintah, swasta dan masyarakat.

Ke depan, penggunaan energi fosil akan dikurangi, digantikan dengan energi terbarukan. Saat ini, organisasi masyarakat sipil aktif mengampanyekan transisi ke energi terbarukan yang berkelanjutan bagi lingkungan dan sosial. Kita sedang mendayung ke arah ekonomi hijau (green economy). Selain membutuhkan modal untuk mempromosikannya, diperlukan juga pengetahuan dari SDM yang terampil untuk merealisasikannya.

Problematika Ketenagakerjaan Indonesia

Agar mampu beradaptasi dengan tiga disrupsi di atas, diperlukan SDM yang unggul. Karenanya, perbaikan kualitas angkatan tenaga kerja Indonesia mendesak dilakukan. Pasalnya, karakteristik tenaga kerja di Indonesia masih didominasi pekerja tidak terampil. Ini ditandai dengan pekerja yang didominasi berlatar belakang pendidikan Sekolah Dasar (40,51 persen) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (20,15 persen) (BPS, 2019). Sementara, perkembangan industri 4.0 menyaratkan tenaga kerja terampil.

Dengan kata lain, masih terjadi mis-match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Rerata tingkat pendidikan pekerja yang rendah, mengarahkan struktur industri nasional yang padat karya. Padahal, industri padat karya rentan tersapu oleh otomasi produksi. Celah (gap) yang demikian besar antara kapasitas sumber daya manusia dan kebutuhan industri yang besar tersebut menempatkan angkatan kerja nasional pada posisi rentan.

Di sisi lain, produktivitas tenaga kerja Indonesia juga tergolong rendah. Produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di angka 74,4 persen, di bawah rata-rata produktivitas tenaga kerja ASEAN yakni, 78,2 persen. Produktivitas tenaga kerja Indonesia jauh tertinggal di bawah negara ASEAN seperti Filipina (86,3 persen), Singapura (82,7 persen), Thailand (80,1 persen), Vietnam (80 persen), Laos (76,7 persen), dan Malaysia (76,2 persen).

Serikat buruh dituntut berperan aktrif dalam menyelesaikan problematika ketenagakerjaan. Sayangnya, minat buruh untuk berserikat masih tergolong minim, bahkan menyusut. Kemenaker mencatat pada tahun 2007 terdapat sekitar 14.000 serikat buruh, namun pada tahun 2017 jumlah tersebut menyusut ke angka 7.000. Untuk keanggotaan serikat, data dari sumber yang sama menyampaikan di tahun 2007 sekitar 3,4 juta buruh tergabung dalam serikat, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 2,7 juta buruh yang berserikat.

Di sisi lain, Union Density Rate (UDR) (tingkat kerapatan serikat) di Indonesia mengalami tren menurun. BPS mencatat UDR Indonesia pada tahun 2018 sebesar 13,2 persen, lebih rendah dibanding tahun 2017 di angka 14,54 persen.

Artinya, pada 2018, dari 100 orang yang berstatus buruh dan pekerja lepas, hanya 13 yang berserikat. Disinyalir penurunan minat berserikat karena serikat buruh tidak cukup berfungsi memainkan perannya mengakomodasi kepentingan para anggotanya. Berkurangnya minat buruh untuk berserikat ini, mestinya menjadi bahan refleksi dan berbenah diri serikat buruh.

Padahal, serikat buruh merupakan alat perjuangan strategis bagi buruh. Serikat buruh berfungsi merupakan “kendaraan bersama” para buruh untuk membela kepentingannya mendapatkan haknya seperti upah layak, jaminan sosial, tunjangan hari raya, hak pesangon, dan lainnya.

Dalam konteks politik perburuhan, serikat buruh adalah alat kaum buruh untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan pengusaha agar memastikan kebijakan-kebijakan mengenai ketenagakerjaan tidak mencederai hak-hak buruh.

Kaitannya dengan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19, kesiapan menyambut revolusi industri 4.0 dan mitigasi perubahan iklim, serikat buruh memiliki elan-vital di dalamnya. Selain sebagai alat perjuangan anggota, juga harus berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta dalam pemulihan ekonomi nasional, menyiapkan tenaga kerja terampil agar adaptif dengan industri 4.0, dan mempromosikan program-program mitigasi perubahan iklim seperti transisi ke energi terbarukan.

Rumah Buruh Indonesia

K-Sarbumusi memiliki prestasi historis yang membanggakan. Sebagai Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama (NU), organisasi ini pernah menjadi serikat buruh terbesar di Indonesia dengan anggota mencapai 2,5 juta. Dan K-Sarbumusi hadir tidak hanya untuk buruh Nahdliyin semata, juga untuk buruh Indonesia.

Memerhatikan perkembangan situasi ketenagakerjaan Indonesia kini, serta mengingat kembali capaian historis K-Sarbumusi di masa lalu, maka penting bagi segenap insan K-Sarbumusi untuk merumuskan strategi-taktik kerja-kerja organisasi sesuai kebutuhan zaman. Sehingga, organisasi ini kembali bisa memainkan peran sejarahnya, berkontribusi pada peradaban melalui perbaikan ekosistem ketenagakerjaan Indonesia, serta bersama pemangku kepentingan lain, membangun SDM yang unggul, produktif dan berdaya saing global.

K-Sarbumusi memiliki peluang besar dalam perbaikan ekosistem ketenagakerjaan nasional, menimbang jumlah warga NU di dalam jumlah angkatan kerja Indonesia pasti memiliki porsi tidak sedikit. Dari 139 juta angkatan kerja nasional, sebagian besar adalah warga NU. Di sisi lain, NU merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia. Maka tidak berlebihan untuk menjadikan K-Sarbumusi sebagai “rumah buruh Indonesia”.

Menjadikan K-Sarbumusi sebagai rumah buruh Indonesia memerlukan dukungan PBNU. PBNU dapat mengorganisasi buruh-buruh NU ke dalam satu wadah organisasi buruh yang kuat. Terkait hal itu, ada beberapa strategi yang dapat digunakan.

Pertama, merumuskan ulang tata-nilai dan tata-kelola tentang ketenagakerjaan di PBNU. Dalam hal ini, PBNU dapat menunjuk K-Sarbumusi sebagai pelaksana pembangunan tata nilai dan tata-kelola ketenagakerjaan di lingkungan NU.

Kedua, PBNU, bersama dengan PWNU dan PCNU, mengorientasikan warga NU berstatus buruh untuk bersama membesarkan NU melalui K-Sarbumusi. Ketiga, PBNU mengonsolidasikan seluruh Banom NU yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti K-Sarbumusi, Pergunu, BMI, SNNU, dan lainnya.

Konsolidasi organisasi itu, pada akhirnya akan melahirkan konsolidasi ide-ide inovatif dan transformatif terkait penyelesaian problematika ketenagakerjaan hanya nasional, dan masalah ketenagakerjaan Nahdliyin secara khusus. Wallahualam. (*)

Soehardjono,

Wakil Presiden Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

 

Comments