KOPRI PMII Cianjur Desak Bupati dan DPRD Buat Perda Larangan Kawin Kontrak

0
128
Ketua Kopri PMII CIanjur Fatirahma Hanipa

CIANJUR,Suaranahdliyin.com – Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Putri (KOPRI) Kabupaten Cianjur mendesak Bupati dan DPRD segera membuat payung hukum yang lebih tinggi berupa Peraturan Daerah (Perda) menyusul adanya penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang larangan kawin kontrak.

“Hal ini (perda) agar jauh lebih efektif dalam penerapannya,”ujar ketua KOPRI PMII CIanjur Fatirahma Hanipa, Kamis (24/6/2021) .

Sebagaimana diberitakan, Bupati Cianjur Hermas Suherman telah menerbitkan Perbup Tentang Larangan kawin kontrak, belum lama ini. Perbup ini untuk mencegah adanya praktik kawin kontrak di kota tersebut.

Lebih lanjut aktivis PMII yang biasa disapa Hani ini mengatakan, niat baik dari Bupati Cianjur bisa langsung terealisasi dengan diterbitkannya sebuah Perda terkait larangan praktik prostitusi terselubung dengan dalih kawin kontrak.

“Pada praktiknya, kawin kontrak tetaplah sebuah perbuatan menistakan harkat dan derajat kaum perempuan,” tegasnya saat ditemui awak media, Kamis (24/06/2021).

Ketua KOPRI PMII Kabupaten Cianjur ini berharap, Perda larangan kawin kontrak ini nantinya bisa menjadi kebijakan yang berdampak luas bagi seluruh masyarakat, sehingga dengan demikian Cianjur tidak akan kehilangan identitasnya sebagai kota santri.

“Dan dalam kajian ilmu fiqih yang mayoritas dianut umat Islam Indonesia, kawin kontrak itu haram hukumnya. Apalagi kalau cuma jadi kedok sebuah praktik prostitusi,”ujarnya.

Selain itu, KOPRI PMII Cianjur menghendaki agar Bupati Herman Suherman turun langsung dalam proses pencegahan, pendampingan dan pemberdayaan bagi semua pihak yang terlibat dalam penghapusan praktik haram kawin kontrak.

“Misalnya, melakukan pendampingan untuk memulihkan psikologis korban kawin kontrak dan melindungi dari terjadinya ancaman serta memberi efek jera terhadap pelaku,”tandas Hani.(Wandi Ruswannur/adb)

 

Comments