
TEGAL, Suaranahdliyin.com – Bertempat di pendapa Kota Tegal, Jawa Tengah, digelar peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-75 yang dirangkai dengan halalbihalal Fatayat NU Jawa Tengah pada Ahad (4/5/2025).
Kesempatan tersebut dihadiri antara lain Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU, Margaret Aliyatul Maimunah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah, Tazkiyatul Muthmainnah.
Pada kesempatan itu, Ahmad Luthfi mengemukakan, bahwa pihaknya memberikan ruang seluas-luasnya kepada organisasi masyarakat Fatayat NU untuk bereksplorasi, dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya melalui pengembangan program Kecamatan Berdaya.
Dikatakannta, dalam membangun daerah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri, namun butuh kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, stakeholder, serta organisasi kemasyarakatan.
“Di provinsi sudah punya program kecamatan berdaya. Di dalamnya ada perempuan-perempuan yang kita beri program untuk membikin ekonomi kreatif,” katanya.
Dia mengemukakan, Fatayat NU diminta untuk terlibat dalam mengembangkan program Kecamatan Berdaya di masing-masing kecamatan di 35 kabupaten/ kota. Pasalnya, Kecamatan akan dijadikan pusat memberdayakan kelompok perempuan, anak, pemuda, disabilitas, dan lainnya.
Melalui program itu, Pemeritah Provinsi melalui dinas terkait, bahkan sejumlah kementerian siap memberikan program-program pemberdayaan. Oleh karena itu, Pemprov Jateng juga siap menerima masukan gagasan pembangunan dari Fatayat NU, supaya bisa mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Margaret Aliyatul Maimunah, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Fatayat NU, mengutarakan, bahwa menjadi perempuan berdaya dan berkarya, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Baik menjadi perempuan yang berkiprah di tempat publik maupun menjadi ibu rumah tangga.
“Menjadi ibu rumah tangga itu juga tidak sekadar selesai pada pekerjaan rumah. Tapi harus bisa meningkatkan kualitasnya, karena harus melahirkan generai penerus bangsa,” ungkapnya.
Dia menegaskan, bahwa dalam pembangunan nasional dan daerah, peran perempuan tidak bisa dikesampingkan atau ditinggalkan. “Perempuan harus berpartisipasi dalam pembangunan, mulai dari lingkup keluarga,” ujarnya. (ros/ adb, rid, gie)