Gus Yusuf: Kiai dan Santri Selalu Berdiri di Garis Depan

0
119
Momentum tasyakuran UU dan Perpres UU Pesantren di kantor PWNU Jateng, Semarang, baru – baru ini

SEMARANG, Suaranahdliyin.com – Belum  lama ini, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng bersama DPW PKB Jateng menggelar tasyakuran UU dan Perpres UU Pesantren di kantor PWNU Jateng, Semarang.

Hadir pada kesempatan itu antara lain KH Ubaidillah Shodaqoh (Rois Syuriah PWNU Jateng), KH Muzamil (Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng) bersama jajaran pengurus PWNU, KH M Yusuf Chudlori (Ketua DPW PKB Jateng) dan beberapa politikus PKB seperti H Sukirman, Syarif Abdillah, Abdul Hamid, Fuad Hidayat, Deni Septivian, Muh Zen Adv, Siti Rosidah dan Nur Khabsyin.

KH M Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), mengutarakan, terbitnya UU Pesantren tak lepas dari perjuangan panjang yang diinisiasi oleh Ketum PKB, A Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dimulai dari diskusi sejarah perjuangan NU dalam menegakkan NKRI. Cak Imin mulai menggelindingkan peran para kiai NU terhadap negara.

“Maka muncullah kirab resolusi jihad memeringati rentetan sejarah peristiwa 10 November,” ungkapnya.

Menurut Gus Yusuf, momentum itu terus berlanjut dengan mengusulkan hari santri. Dan 22 Oktober kemudian oleh Pemerintah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Tak cukup di situ, Fraksi PKB DPR RI yang juga mendapat dukungan dari Fraksi-fraksi lainya di DPR RI, hingga akhirnya UU Pesantren disahkan.

Kendati demikian, UU Pesantren ini cukup lama stagnan, karena Presiden belum menerbitkan Perpresnya. Artinya UU tersebut belum aplikatif. “Tetapi Alhamdulillah akhirnya Perpres terbit, di mana di dalamnya ada dana abadi bagi Pesantren,” katanya.

Dalam pandangan Gus Yusuf, peran pesantren tidak hanya saat revolusi fisik kemerdekaan, namun saat ini pun nyata. Saat pendidikan nasional mengalami stagnasi akibat pandemi, Pesantren mampu berperan tetap menjalankan program pendidikannya.

“Alhamdulillah, pesantren tetap hadir. Tetap buka melayani umat. Ini membuktikan kiai dan santri selalu berdiri di (garis) depan. Pesantren menjawab dengan konkret,” ujarnya.

Ketua PWNU Jateng, KH Muzammil, mengemukakan, keberadaan UU sekaligus Perpres ini sebagai fasilitas pemerintah, untuk memenuhi pendidikan “Tinggal bagaimana RMI bisa mengawal di daerah masing-masing, agar Ponpes eksis dengan perangkat keilmuan,” tuturnya. (mail, gie/ adb, rid, luh)

Comments