Pada 10 April 2022 M ini, Kabupaten Jepara menapaki usianya yang ke-473. Ratu Kalinyamat, adalah tokoh di balik berdirinya kabupaten ini. Berikut catatan menarik H Hisyam Zamroni, wakil ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Jepara, yang akan hadir secara berseri. (redaksi)
Oleh: H Hisyam Zamroni
KABUPATEN JEPARA merupakan wilayah yang memiliki “lumbung” pendekar-pendekar perempuan yang cerdas, tangguh, dan bijaksana. Mereka menjadi inspirasi pergerakan “emansipasi wanita”, yang tak sebatas memperjuangkan kesetaraan “gender”.
Ya, Jepara boleh jadi simbol “keperkasaan perempuan” Nusantara, dengan menepis anggapan dan anggitan masyarakat, perempuan sebagai “kanca wingking“. Sebagaimana halnya kita bisa membaca peran Ratu Shima (Ratu Kerajaan Kalingga), Ratu Kamala Warna Dewi Dyah Sudayita (Ratu Kerajaan Kalinggapura), Ratu Kalinyamat dan RA Kartini.
Kemasyhuran Ratu Shima memimpin Kerajaan Kalingga, menjadikan rakyat Kalingga hidup sejahtera dan decak kagum penguasa Negara tetangga. Kondisi rakyat Kalingga yang multietnik -terdiri atas penduduk asli, China, India, Arab dan lainnya – dan multikultural, dijadikan sebagai modal dasar dalam membangun ekonomi dan perdagangan internasional melalui kerja sama lintas bangsa, Negara dan agama, sehingga menjadikan kerajaan yang dipimpinnya aman, tenteram, makmur dan sejahtera, disebabkan kebijakan yang adil, pro rakyat, pro multietnik, pro multibudaya dan bijaksana.
Pada 1440 M – 1447 M, Jepara di bawah kekuasaan Majapahit, melanjutkan Kerajaan Kalingga di bawah kepemimpinan Ratu Kamala Warna Dewi Dyah Sudayita, yang merubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Kalingga Pura, dengan kekuasaan pelabuhan maritim internasional yang dipimpin oleh syahbandar terkenal. Abdul Kholiqul Idrus.
Keberhasilan Ratu Kamala membangun pelabuhan maritim internasional, ini diwariskan kepada menantunya, Muhammad Yunus (putera Syahbandar Abdul Kholiqul Idrus), yang kemudian dicatat oleh pengelana portugis, Tome Pires, sebagai Raja Kalingga Pura dengan nama Pate Unus.
Pada masa ini, Tome Pires mencatat, bahwa di Jepara ada dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kalinggapura (dipimpin Pate Unus) dan Kerajaan Tidunan (dipimpin Pate Orob), yang merupakan kakak dari Abdul Kholiqul Idrus. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Pate Unus, kekuasaannya kemudian diserahkan kepada puteranya, yakni Abdul Qodir (Pangeran Sabrang Lor).
Beberapa ahli sejarah berpendapat, ada dua pendapat tentang Pangeran Sabrang Lor ini. Pertama; Pangeran Sabrang Lor adalah putera dari Pate Unus (Mumahammad Yunus), yang tak lain adalah menantu Raden Fatah (Sultan Demak). Kedua; Pangeran Sabrang Lor adalah putera Raden Fatah (Sultan Demak).
Fase berikutnya, Jepara menjadi bagian dari Kerajaan Demak. Kerajaan Jepara pun berganti menjadi Kerajaan Kalinyamat Jepara di bawah kepemimpinan Sultan Hadlirin yang merupakan suami dari Retna Kencana (puteri Sultan Trenggono) yang kelak menggantikan Sultan Hadlirin yang dikenal dengan Ratu Kalinyamat. Sultan Hadlirin merupakan salah satu santri Kanjeng Sunan Kudus yang cerdas, alim dan sangat wira’I, sehingga di dalam dunia tasawuf ia memiliki maqam yang tinggi, yaitu sebagai Wali Abdal.
Setelah Sultan Hadlirin wafat, tampuk pemerintahan Kerajaan Kalinyamat dipimpin oleh putera Sultan Trenggono, yaitu Retna Kencana yang bergelar Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah pemimpin perempuan yang cerdas, trengginas dan memiliki strategi pergerakan membangun wilayah kekuasaannya yang multietnik, dengan mengangkat ekonomi dan perdagangan yang maju dan mengglobal, sehingga menjadikannya dikenal di dunia internasional.
Sementara fase pra kemerdekaan, penggerak perempuan yang dimiliki Jepara yaitu RA Kartini. Pada masanya, Kartini merupakan pendobrak emansipasi wanita. Saat itu, perempuan “bukan siapa-siapa” baik secara sosial, pendidikan, budaya maupun politik. Kartini kemudian tampil, mengambil peran mengangkat harkat perempuan. Perjuangannya pun mendudukkannya sebagai pilar perjuangan perempuan di Nusantara.
Berdasarkan catatan sejarah, tokoh-tokoh perempuan Jepara di atas, akan coba penulis paparkan bagaimana pergerakan “Moderasi Nasionalisme Perempuan Nusantara” yang secara khusus ada pada masa Ratu Kalinyamat Jepara. Yaitu moderasi yang termaknakan atas dasar realitas kearifan sosial dan budaya Nusantara, di mana moderasi itu ternyata sudah ada dan muncul sejak dahulu kala di bumi Nusantara. (*)
H Hisyam Zamroni,
Penulis adalah wakil ketua PCNU Kabupaten Jepara.
