Oleh: Bahrudin SHI
Proses pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2018, sudah dilangsungkan pada 27 Juni lalu. Kendati belum ada penetapan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi, namun hitung cepat (quick count) yang dilakukan berbagai lembaga survei, sudah memberikan sinyal mengenai siapa-siapa yang bakal menjadi pemimpin –baik di tingkat kabupaten/ kota maupunn provinsi.
Ucapan selamat dilayangkan berbagai kalangan bagi para calon yang dipastikan melenggang sebagai kepala daerah. Yang membanggakan, Pilkada langsung tahun ini, khususnya di Kabupaten Kudus dan pemilihan gubernur/ wakil gubernur Jawa Tengah, tidak ada persoalan pelik yang mengemuka.
Pilkada serentak tahun ini berlangsung adem ayem. Hampir tidak terdengar hoax, fitnah maupun isu SARA yang dihembuskan secara massif, untuk menjatuhkan lawan politik saat kampanye. Tidak ada demo berjilid-jilid, kafir mengkafirkan, apalagi ‘politisasi jenazah’ sebagaimana pernah terjadi di Ibukota; Jakarta.
Itu menjadi salah satu penanda, bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya di Jawa, kian dewasa alam berpolitik, setelah mengalami beberapa Pilkada sebelumnya yang memberikan pembelajaran politik yang sangat berharga.
What the next pasca-Pilkada? Ini tentu pertanyaan besar yang muncul di masyarakat. Dan satu yang pasti adalah, munculnya berbagai harapan dari masyarakat, agar pemimpin yang terpilih bisa membawa pemerintahan menjadi lebih baik dan menyejahterakan masyarakat.
Selain itu, pemimpin yang terpilih, setelah dilantik, mestinya tidak lagi ‘memendam dendam’ terhadap lawan politik berikut pendukung rivalnya. Karena mereka yang terpilih tidak lagi sekadar ‘milik’ para pendukunganya, melainkan milik masyarakat, dan menjadi pemimpin bagi masyarakat di mana ia mendapatkan amanah kepemimpinan. (*)
Bahrudin SHI.,
Penulis adalah kader muda Nahdlatul Ulama (NU) Kudus dan anggota Panwas Kecamatan Dawe.
