SEMARANG,Suaranahdliyin.com – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah meminta Presiden selaku kepala pemerintahan mengingatkan dan melarang aparatur negara melakukan tekanan, intervensi, dan pengondisian dalam Muktamar ke-35 NU baik atas nama Istana, Presiden maupun pemerintah.
Demikian salah satu serius dari poin keenam deklarasi sikap PWNU Jawa Tengah yang dibacakan Rais KH. Ubaidullah Shadaqah dalam pembukaan Bahtsul Masakl di Pondok Pesantren Darussalam, Sempon, Pabelan, Kabupaten Semarang, Sabtu (22/8/2026). Seruan tersebut menjadi salah satu dari enam poin deklarasi sikap PWNU dan PCNU Jawa Tengah untuk mendorong Muktamar NU berlangsung jujur, bersih, terbuka, demokratis, dan beradab.
Katib Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Mohammad Muzamil mengatakan deklarasi tersebut merupakan seruan moral agar Muktamar NU berjalan sesuai petunjuk para masyayikh serta nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
“Kita mengimbau seluruh muktamirin, khususnya dari Jawa Tengah, untuk berpegang teguh pada irsyadat atau petunjuk-petunjuk para masyayikh,” ujar Muzamil.
Muzamil mengatakan hubungan pemerintah dan ulama harus dibangun dengan sikap saling menghormati dan menjaga peran masing-masing.
“Sesama komponen bangsa harus saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada di masyarakat kita,” katanya.
Menurut Muzamil, NU sebagai jam’iyah ulama harus ditempatkan pada ranah keulamaan dan tidak boleh diarahkan oleh kepentingan di luar kepentingan organisasi.
Selain menyerukan pencegahan intervensi pemerintah, PWNU Jawa Tengah menyoroti mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA).
Muzamil berpandangan pemilihan AHWA seharusnya dilakukan dalam forum resmi Muktamar setelah pembukaan dan pembahasan tata tertib.
Ia menilai pengusulan atau penyetoran nama calon AHWA sebelum Muktamar dibuka perlu dikaji kembali.
“Bagaimana mungkin Muktamar belum dibuka, sudah dilakukan pemungutan suara. Ini sesuatu yang tidak lazim,” ujarnya.
Muzamil menegaskan Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU. Karena itu, seluruh pihak di internal NU harus menghormati forum tersebut dan menghindari proses yang dapat mencederai nama baik jam’iyyah.
Tolak Politik Uang
Dalam deklarasi tersebut, PWNU Jawa Tengah juga menegaskan dukungan terhadap Muktamar NU yang jujur, bersih, terbuka, demokratis, dan beradab sesuai keputusan para masyayikh.
PWNU Jateng menolak tegas politik uang, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan proses organisasi, serta segala tindakan yang dapat menodai marwah, kehormatan, dan martabat ulama.
Sementara itu, Muzamil menyebut PWNU Jawa Tengah telah melakukan konsolidasi dan musyawarah internal untuk membahas persiapan Muktamar. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan usulan yang dibawa dalam forum Muktamar.(lis/adb)
