Opini
Nalar Pemilih pada Pemilu di Indonesia

0
497
Ilustrasi Pemilu (jepara.go.id)

Oleh; Moh Wahibul Minan, S.Pd.I., M.H*

Dalam sebuah Negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat dalam memilih para pemimpin. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Demokrasi merupakan suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. demokrasi sangat erat kaitanya dengan hal politik, sehingga sebagai rakyat tidak lepas dari partisipasi politik. Partisipasi merupakan aspek yang sangat penting dalam demokrasi. Menurut Ramlan Surbakti bahwa Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi dalam politik merupakan salah satu hak warga Negara dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang sangat penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan Negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Herbert McClisky seorang tokok masalah partisipasi politik berpendapat bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dalam mengambil bagian proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Pada kenyataannya, bahwa tindakan politik warga Negara itu memang selalu bergerak dari tidak terlibat sama sekali, terlibat secara terbatas sampai dengan terlibat secara penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak mau terlibat sama sekali dalam arti masa bodoh atau apatis dapat disebabkan oleh karena, pertama, sikap acuh tak acuh. Kedua, tidak tertarik pada politik. Ketiga, kurang mengerti masalah politik, dan keempat, tidak yakin bahwa usaha dalam mempengaruhi kebijakan publik tidak akan berhasil.

Terdapat dua macam pendekatan untuk menentukan bagaimana para pemilih menjatuhkan pilihannya. Pertama, menggunakan mazhab Columbia yang disebut dengan pendekatan sosiologis. Kedua, mazhab Michigen yang dikenal dengan pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis dikembangkan oleh para ilmuwan ilmu social dan ilmu politik dari Colombia’s University Bureau of Appliend Social Science, sehingga dikenal dengan mazhab Colombia. Sedangkan kedua pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh sejumlah ilmuan dari University of Michigan’s Survey Research Center, sehingga dalam prilaku pemilih dikenal dengan mazhab Michigan’s.

Pendekatan sosiologis meyakini bahwa masyarakat pemilih memiliki kesadaran status yang kuat. Mereka percaya bahwa masyarakat sudah tertata sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya, maka memahami karakteristik sosial tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam memahami prilaku politik individu. Pendekatan pemilih ini dipengaruhi oleh beberapa indikator diantaranya pendidikan, jabatan atau pekerjaan, dan jenis kelamin dan usia. Menurut Seymour M. lipset Pendekatan sosiologis juga dapat dipengaruhi oleh beberapa katagori yaitu pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status dan organisasi. Dari hasil penelitian yang pernah dilakukan bahwa status sosial ekonomi memiliki hubungan yang sangat kuat dengan prilaku pemilih. Dengan demikian, teori perilaku pemilih sosiologis memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan teori perilaku pemilih psikologis lebih menekankan bahwa perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh aspek sosio-psikologis yang menentukan tindakan pemilih. Mengamati para pemilih pada pemilihan Amerika Serikat, mazhab psikologi membangun asumsi bahwa penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis. Madzab psikologis ini percaya bahwa tingkah laku memilih dari seseorang dapat dideteksi dengan dua konsep. Pertama, disebut dengan Political involment, yakni perasaan penting atau tidak penting untuk terlibat ke dalam isu-isu politik yang bersifat umum. Kedua, disebut dengan party identification, yakni perasaan suka atau tidak suka dari seseorang terhadap satu partai atau kelompok politik tertentu.

Pada tahap awal, seseorang harus merasa yakin bahwa kehadirannya atau keikutsertaannya dalam proses politik memang sangat diperlukan. Hanya dengan memiliki perasaan seperti ini, maka seseorang akan memiliki kepedulian politik yang tinggi. Dia akan termotivasi untuk memperhatikan serta memberikan respons terhadap perkembangan isu-isu politik yang ada. Tahap awal ini akan segera diikuti dengan kesadaran bahwa berpolitik tidak lepas dari berorganisasi. Dunia politik sangat mengandalkan legitimasi massa. Legitimasi ini sangat sulit diperoleh bila seseorang bertindak seorang diri.

Satu hal yang menarik untuk dikemukakan adalah, sekalipun seseorang terikat atau berafiliasi dengan satu partai tertentu, tidak berarti bahwa norma partai yang ada akan menentukan pilihannya. Pilihan atau tindakan politik seseorang, sangat dipengaruhi oleh persepsinya tentang isu-isu kontemporer yang berkembang dalam masyarakat. Isu-isu ini dapat berbentuk isu jangka pendek dan isu jangka panjang.

Selain itu terdapat pula pendekatan rational choice yang melihat perilaku seseorang melalui kalkulasi untung rugi yang didapatkan oleh orang tersebut. Menurut V. O. Key, masing-masing pemilih menetapkan pilihannya secara retrospektif, yaitu dengan menilai apakah kinerja partai yang menjalankan pemerintahan pada periode sebelumnya sudah baik bagi dirinya sendiri dan bagi negara, atau justru sebaliknya.
Lalu, bagaimanakah nalar pemilih di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang kebanyakan para calon masih banyak menggunakan model kampanye dengan bersifat populis emosional yang tentunya ingin memperoleh lirikan para pemilih. Secara teori ada tiga jenis pemilih di Indonesia yakni pemilih emosional, pemilih rasional-emosional, dan pemilih rasional.

Pertama, Pemilih emosional adalah pemilih yang memiliki hubungan kuat dengan identitas yang membentuk dirinya dari sejak lahir. Identitas tersebut berbentuk dalam paham ideologis, agama dan budaya. Pemilih emosional ini terbagi menjadi dua yakni pemilih emosional aktif dan pasif. Pemilih emosional aktif sangat mudah di identifikasi, mereka akan sangat mudah terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang dan dengan cepat merespon isu tersebut. Sedangkan pemilih emosional pasif adalah mereka yang tidak secara langsung menampakkan emosinya secara terang-terangan, biasanya lebih suka dengan komunikasi silent.

Kedua, Pemilih Rasional emosional adalah pemilih yang cenderung akan diam ketika melihat isu yang bersifat agama, identitas dan simbolik karena mereka membutuhkan waktu untuk memproses informasi dan isu tersebut. Pemilih seperti ini mampu merasionalisasikan pilihan, akan tetapi ketika hal tersebut menyangkut permasalahan ideologi, etnis, dan agama mereka tidak akan sanggup memberikan argumentasi yang cukup. Pemilih ini adalah tipikal pemilih yang suka mengamati.

Ketiga, Pemilih rasional adalah pemilih yang mengesampingkan faktor emosional dalam memaknai suatu informasi. Pemilih rasional lebih mengedepankan data yang afirmatif dan majemuk. Pemilih ini lebih mengedepankan komunikasi aktif dan terbuka. Sehingga, dalam menentukan pilihannya mereka memiliki alasan yang logis. Mereka tidak segan menjabarkan alasan faktor-faktor yang menyebabkan mereka membuat keputusan tersebut.
Masih disayangkang, pelaksanaan pemilu di Indonesia manuver yang dilancarkan masih berkutat pada narasi yang bersifat emosional. Ini bisa dilihat maraknya narasi politik yang didasarkan pada isu agama, identitas dan simbolik. Isu ini bisa dilancarkan di masyarakat yang masih bersifat primordial. Besarnya konsentrasi pemilih yang berasal dari penganut agama Islam dan dari pulau jawa menyebabkan politik Indonesia sangat rentan dengan politik yang bersifat emosional, identitas dan simbolik.

*Penulis adalah Ketua Bawaslu Kudus

Comments