Khamim Saifuddin: Sistem Zonasi Lahirkan Kapitalisasi Pendidikan

0
272
Kepala LPM STAINU Temanggung, Khamim Saifuddin.

TEMANGGUNG, Suaranahdliyin.com – Kebijakan penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi, hingga kini masih menuai kritik. Banyak pakar pendidikan berpendapat, sistem zonasi menyimpan plus minus, sebab kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), itu dinilai masih sengkarut di tingkat bawah.

Kepala Lembaga Penjamin Mutu (LPM) STAINU Temanggung, Khamim Saifuddin,  menjelaskan, banyak hal yang dapat dikaji dalam sistem zonasi. “Secara filosofis, kita sepakat sistem zonasi berdampak pada pemerataan mutu pendidikan. Namun secara sosiologis, justru memunculkan praktik kapitalisasi baru dalam pendidikan, meski pendidikan itu harus kapital,” katanya dalam rilis yang diterima Suaranahdliyin.com, Selasa (2/7/2019).

Bentuk kapitalisasi itu, katanya, berupa kewajiban dari pemangku kebijakan di level wilayah, khususnya desa, untuk mewajibkan calon peserta didik memilih sekolah tertentu. “Dampak riil yang saya temukan di lapangan, ada praktik jual beli kursi sekolah,” tegas Ketua IKA PMII Temanggung itu.

Selain itu, lanjutnya, juga memunculkan konflik horizontal antarlembaga. Yakni munculnya persaingan tidak sehat dalam PPDB antarsekolah di level daerah tertentu. ‘’Sistem zonasi masih bias, karena stigma masyarakat justru melahirkan pemahaman bagi orang tua untuk mendorong anaknya sekolah di negeri. Padahal jumlah sekolah (madrasah) swasta lebih banyak ketimbang sekolah negeri,” ungkapnya.

Di sisi lain, paparnya, orang tua di desa, tidak menguasai sistem online. “Selain gagap, tidak semua daerah dapat mengakses internet. Harusnya sistem dikaji masak, agar tidak kacau di level bawah. Karena tipe, kondisi, dan akses internet di Indonesia tidak sama. Tidak semua orang tua punya ponsel android dan melek Teknologi Informasi (IT),” terangnya.

Ia pun berharap, sekolah (madrasah) swasta, khususnya di bawah LP Ma’arif NU, berbenah, khususnya di wilayah kebijakan. “Kalau soal mutu, sekolah (madrasah) di bawah LP Ma’arif tidak kalah. Di Temanggung, misalnya, beberapa sekolah negeri hampir tutup dan di-merger karena kekurangan siswa. Padahal madrasah justru kekurangan ruangan, karena pendaftar membeludak,” ujarnya. (ibda/ ros, adb)

Comments