Keren, Pemprov Jateng Terima Penghargaan Pembina HAM Terbaik

0
273
Penyerahan penghargaan dalam Peringatan Hari HAM se-dunia ke -75 di Lapangan Banteng, Jakarta oleh Kementerian Hukum dan HAM

JAKARTA, Suaranahadliyin.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai provinsi terbaik dalam membina kabupaten/ kota peduli HAM.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly kepada Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana pada Peringatan Hari HAM se-dunia ke -75 di Lapangan Banteng, Jakarta pada Ahad (10/12/2023) malam kemarin.

Penghargaan tahun ini dinilai istimewa dibanding tahun sebelumnya. Sebab, Jateng menjadi provinsi penerima penghargaan dengan jumlah kabupaten/ kota terbanyak berpredikat peduli HAM. Dari 35 kabupaten/ kota di Jateng yang ada, sebanyak 34 kabupaten/ kota dinilai sudah memenuhi kepedulian terhadap HAM.

“Jawa Tengah mendapatkan penghargaan lima provinsi terbaik, ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan P5 (penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan) HAM,” kata Nana Sudjana usai menerima penghargaan.

Banyaknya kabupaten/kota yang sudah berpredikat peduli HAM, menjadi salah satu indikator bagi Provinsi Jateng dalam memperoleh penghargaan ini. Penilaian juga dilihat berdasarkan pemenuhan aspek hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial budaya.

Dalam kesempatan itu, Nana juga mengapresiasi pemerintah kabupaten Purworejo dan Kanwil Hukum dan HAM Jateng juga menerima penghargaan. Dia pun berkomitmen akan meningkatkan prestasi yang sudah diraih, yaitu bekerja sama dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng.

“Ke depan, kita harapkan agar masyarakat khususnya di Jateng dan umumnya di Indonesia, akan semakin memahami dan semakin melaksanakan HAM,” harapnya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengatakan, kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM merupakan tugas bagi setiap orang.

Berkaitan dengan mandat tersebut, sudah menjadi kewajiban pemerintah melalui Kemenkumham, untuk hadir dan serius dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang hak asasi manusia.

“Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan pemerintah salah satunya dengam mendorong Kabupaten/ Kota Peduli HAM,” tutur Yasonna. (rls/ ros, rid, adb)

Comments