SEMARANG, Suaranahdliyin.com – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Tengah diminta turut berkontribusi mengatasi persoalan tembakau.
Sebab selama ini, petani tembakau kerap dirugikan oleh sejumlah kebijakan. “BUMD sebagai bagian dari usaha pemerintah, tentu akan lebih baik turun tangan. Sehingga nasib petani tembakau mendapat perhatian,” ujar Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng, KH M Yusuf Chudlori dalam Istighasah Koalisi Tembakau di Semarang, Selasa (7/9/2021) petang.
Istighasah yang digelar Fraksi PKB DPRR Jateng ini, diikuti ulama, petani tembakau, anggota DPRD, pelaku industri rumahan, pedagang asongan, dan Gerbang Tani.
Gus Yusuf mengemukakan, PKB tidak akan sekadar menampung aspirasi para petani, tetapi ikut berjuang. “Kami akan terus melakukan pendampingan, agar petani tak tergantung pada pabrikan besar,” tegasnya.
Pengasuh Pondok API Tegalrejo ini juga meminta pemerintah pusat tidak “memainkan” cukai. Sebab hal itu bisa memukul keberadaan petani tembakau.
“Lahan lain APBN masih banyak. Karena saat cukai naik, dampaknya adalah jutaan keluarga petani,” tandasnya dalam acara yang dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng M Rifai, dan Ketua Gerbang Tani Temanggung, Nur Ahsan. (rls/ adb, ros, rid)
