JAKARTA, Suaranahdliyin.com – Peringatan Hari Guru Nasional, 25 November, diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib guru mengaji dan juga guru-guru madrasah.
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, H. Fathan Subchi mengutarakan hal itu melalui rilis yang diterima Suaranahdliyin.com, Senin (25/11/19). Ia mendorong pemerintah memerhatikan nasib guru mengaji dan madrasah yang hidup dengan honor seadanya.
“Jumlah guru madrasah itu ratusan ribu, belum lagi guru mengaji di masjid dan musala yang banyak sekali. Mereka rata-rata luput dari perhatian negara karena bergerak di sektor swasta,” tegasnya.
Dia mengemukakan, nasib guru madrasah dan mengaji di Indonesia, selama ini masih dipandang sebelah mata. Mereka hanya dinilai sebagai pemburu pahala, sehingga seakan tak perlu diperhatikan kebutuhan materinya.
“Padahal, mereka sama seperti guru-guru lain di sekolah-sekolah formal, memiliki tanggungan keluarga dan membutuhkan kesejahteraan materi. Ini yang mesti diperhatikan juga oleh pemerintah,” ungkapnya.
Untuk itu, Fathan mendesak pemerintah segera membuat aturan pelaksanaan terkait Undang-Undang No. 18/2019 tentang Pesantren. Menurutnya, perbaikan nasib guru madrasah maupun guru mengaji akan lebih mudah direalisasikan jika sudah ada aturan pelaksanaan UU Pesantren.
“Di dalam UU Pesantren, terdapat pasal-pasal yang mengharuskan negara untuk memerhatikan pengembangan pesantren, termasuk di dalamnya guru madrasah dan guru mengaji,” lanjutnya menambahkan.
Dia ini berharap momentum Hari Guru Nasional menjadi pengingat, bahwa para guru bukan hanya yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal, juga yang mengajar di lembaga-lembaga informal.
‘’Jangan ada dikotomi antara guru negeri, swasta, madrasah, atau agama. Ketika kita bicara upaya memperbaiki kualitas guru, maka mereka semua harus diperjuangkan,” ujar Anggota DPR RI asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah, ini. (rid/ adb, gie, ros)
