SEMARANG, Suaranahdliyin.com – Tim Penggerak PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah menggandeng UIN Walisongo Semarang, untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat desa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik.
Kolaborasi tersebut akan melibatkan lebih dari 500 mahasiswa, yang dijadwalkan melaksanakan KKN pada Oktober 2026.
Melalui kolaborasi itu, berbagai program TP PKK dan Posyandu Jateng akan diintegrasikan ke dalam kegiatan KKN. Mahasiswa diharapkan dapat ikut memperkuat program yang telah berjalan, sekaligus memberikan kontribusi sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan masyarakat di desa.
Kerja sama diwujudkan melalui penyusunan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ketua TP PKK dan TP Posyandu Jateng, Nawal Arafah Yasin Ning Nawal bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jateng, Selasa (18/8/2026).
“Nanti di bulan Oktober kita akan melakukan kolaborasi untuk KKN tematik bersama dengan 500 sekian mahasiswa. Nanti akan kita integrasikan, kita kolaborasikan, dengan Posyandu yang ada,” tutur Ning Nawal.
Menurutnya, kolaborasi akan disesuaikan dengan bidang studi mahasiswa KKN serta program yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu sejalan dengan transformasi Posyandu yang kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi telah memberikan pelayanan dalam enam standar pelayanan minimal (SPM).
Ning Nawal mengatakan, keenam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Pada bidang pendidikan, misalnya, TP Posyandu Jateng memiliki program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis masyarakat dan penguatan literasi. Program itu dapat dikolaborasikan dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Walisongo.
Selain Posyandu, berbagai program TP PKK Jateng juga berpotensi diintegrasikan dengan kegiatan KKN. Di antaranya pengelolaan sampah dan minyak jelantah menjadi peluang usaha, pendampingan pelaku UMKM, serta edukasi bagi perempuan dan kelompok rentan.
“Termasuk Pusat Studi Gender yang ada di UIN, juga ini nanti akan kita kolaborasikan untuk menguatkan isu-isu tentang perempuan. Misalnya, isu-isu kekerasan, terus disabilitas, tentang paralegal, dan sebagainya,” lanjut Ning Nawal menambahkan.
Disampaikannya, kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat bukan kali pertama dilakukan. Sebelumnya, pihaknya telah bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dalam penguatan kesehatan mental di layanan Posyandu, serta pendampingan konseling bagi korban bencana.
Sinergi ini sejalan dengan prinsip collaborative governance yang diterapkan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin. Pembangunan daerah, kata dia, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
Mengenai kerja sama dengan UIN Walisongo, kedua pihak saat ini masih menyusun poin-poin kesepakatan. Pelaksanaan KKN Tematik dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, dan akan didahului dengan pembekalan serta sosialisasi kepada mahasiswa.
“Kegiatan KKN akan dilakukan serentak, yang kemudian bisa kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan (TP PKK dan Posyandu) yang sudah kita lakukan. Nanti sekitar 45 hari mereka melakukan KKN,” ujar Ning Nawal.
Sementara itu, Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang Abdul Ghofur menyambut baik kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi tersebut sangat relevan karena pelaksanaan KKN UIN Walisongo berfokus pada masyarakat desa, sedangkan kader PKK dan Posyandu juga berada di tingkat desa.
Sejumlah program yang berpotensi dikolaborasikan, antara lain pelatihan pengelolaan sampah dan minyak jelantah bagi masyarakat desa, penguatan layanan PAUD, pemberdayaan perempuan, serta program pencegahan stunting.
“Jadi, harapan kami nanti ke depan kita bisa saling menguatkan, untuk bisa memberdayakan masyarakat umumnya dan mahasiswa khususnya,” harap Abdul Ghofur. (rls/ ros, rid, adb)
