KUDUS,Suaranahdliyin.com – Santri harus melek politik. Santri harus ikut berkontribusi politik, mengingat produk hukum adalah produk politik
Demikian yang disampaikan politisi NU yang juga anggota DPRD Kudus H.Muhtamat saat menjadi pembicara kajian tematik Pondok Pesantren MWC NU Jati Raudlatuth Tholibin Kudus di Musala pesantren setempat Sabtu malam (18/10/2025). Ia menyampaikan tema inspiratif “Santri Politik & Politik Santri dalam Membangun Negeri.”
“Santri harus melek politik, asal tidak fanatik,”tandasnya.
H. Muhtamat menjelaskan bahwa salah satu pengertian politik adalah seni dalam bernegosiasi dan berdiplomasi. Politik yang sehat bukanlah perebutan kekuasaan, tetapi ikhtiar menata kehidupan publik dengan prinsip keadilan dan manfaat.
“Kalau santri tidak ikut berkontribusi, maka kebijakan bisa jauh dari nilai-nilai moral dan agama,” tegasnya
Ia juga menekankan pentingnya niat yang lurus dan akhlak mulia dalam berpolitik. Santri harus menjadikan politik sebagai sarana pengabdian, bukan ambisi pribadi.
“Santri dalam berpolitik harus punya niat yang baik, disertai rasa takut kepada Allah, taat dan yakin dalam bertindak, serta berpegang pada prinsip ‘Khairunnas anfa‘uhum linnas (sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain),” ungkap mantan aktivis Ansor Kudus ini.
Pengasuh pondok Adriyanto Mawardi menambahkan bahwa santri dan politik tidak boleh dipisahkan. Politik santri adalah politik yang berakhlak, politik yang penuh dengan pengabdian, dan politik demi kemaslahatan umat.
” Di sisi lain santri harus menjadi penyejuk dan penengah, bukan penyulut perpecahan, karena dari pesantren-lah lahir pemimpin-pemimpin yang jujur, adil, dan berpihak pada rakyat,”ujarnya
Kajian tematik tersebut diakhiri dengan doa bersama, memohon kepada Allah agar para santri selalu diberikan kekuatan ilmu, keikhlasan hati, serta kemampuan untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara melalui jalan yang diridhai-Nya.(rls/adb)
