JAKARTA, Suaranahdliyin.com – Sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan tingkat nasional, yang memiliki mandat strategis dalam membentuk calon pemimpin negara berkarakter negarawan, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) terus memainkan peranan penting dalam memperkuat fondasi ketahanan nasional Indonesia.
Salah satu instrumen utama dalam menjalankan mandat itu, adalah penyelenggaraan Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N), sebuah program pendidikan kepemimpinan strategis tingkat tertinggi, yang dirancang untuk menghasilkan pemimpin nasional yang memiliki kemampuan berpikir komprehensif, holistik, dan integral.
Pada Kamis (4/6/2026) lalu, P3N Angkatan XXVII resmi ditutup, setelah berlangsungnya pendidikan intensif selama kurang lebih 3,5 bulan.
Salah satu peserta yang menonjol pada P3N Angkatan XXVII ituadalah Prof Dr H Abdurrohman Kasdi Lc MSi, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kudus. Dalam P3N itu, dia berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan sekaligus mencatatkan prestasi penting dengan menyusun sebanyak 19 Naskah Kebijakan Publik Strategis.
P3N Lemhannas RI
Untuk diketahui, P3N merupakan salah satu program pendidikan tertinggi di Lemhannas RI, yang secara khusus dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis para tokoh nasional dari berbagai sektor.
Peserta P3N berasal dari unsur TNI, Polri, Aparatur Sipil Negara (ASN), pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan.
Program ini tidak hanya berfokus pada penguatan pengetahuan, tetapi juga transformasi cara berpikir peserta agar mampu memahami kompleksitas persoalan bangsa dalam perspektif ketahanan nasional.
Dalam prosesnya, peserta ditempa untuk memiliki kemampuan analisis strategis, kemampuan perumusan kebijakan publik, serta sensitivitas terhadap dinamika nasional, regional dan global.
Selama pendidikan, peserta P3N mendapatkan materi yang sangat komprehensif, meliputi wawasan kebangsaan, geopolitik global, manajemen krisis, kepemimpinan strategis, hingga isu-isu kontemporer seperti transformasi digital, ketahanan energi, krisis pangan, dan perubahan iklim. Seluruh materi tersebut dipadukan dalam kerangka besar Astagatra, yang menjadi pendekatan utama dalam memahami ketahanan nasional Indonesia.
Astagatra sendiri mencakup delapan aspek penting, yaitu geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pendekatan ini menekankan bahwa ketahanan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh stabilitas sosial, ekonomi, budaya, dan ideologi bangsa yang diramu dalam kepemimpinan nasional.
Mengapa Kebijakan Publik?
Dalam berbagai sesi pembelajaran P3N Lemhannas, Gubernur Ace Hasan Syadzily, Dr H TB Ace Hasan Syadzily MSi, menegaskan, bahwa kebijakan publik merupakan inti dari kepemimpinan nasional.
Dalam sesi ceramah bertajuk “Peran Pimpinan Nasional dan Kebijakan Publik di Indonesia”, ia menekankan bahwa kemampuan merumuskan kebijakan yang tepat, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik merupakan prasyarat utama bagi seorang pemimpin nasional.
Dalam pandangannya, kebijakan publik di Indonesia memiliki dua dimensi penting, yaitu sebagai instrumen negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sekaligus sebagai ekspresi komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, setiap kebijakan harus disusun secara tepat dengan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
Gubernur Lemhannas juga menegaskan, bahwa seluruh kebijakan publik di Indonesia harus berlandaskan pada empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.
“Seorang pemimpin nasional tidak cukup hanya memahami teknis kebijakan, tetapi harus memiliki kemampuan berpikir strategis dan memahami dampaknya terhadap ketahanan nasional,” tutur Dr H TB Ace Hasan Syadzily.
Capaian Luar Biasa
Di antara para peserta P3N Angkatan XXVII, Prof Abdurrohman Kasdi menjadi salah satu figur akademisi yang menonjol, karena produktivitasnya dalam menyusun naskah kebijakan publik strategis.
Selama kurang lebih 3,5 bulan menjalanu pendidikan di Lemhanas, dirinya sukses menghasilkan 19 naskah kebijakan yang mencakup berbagai isu strategis nasional dan global.
Capaian ini tidak hanya menunjukkan kapasitas akademik, tetapi juga kemampuan analitis dan strategis dalam merespons kompleksitas persoalan bangsa. Naskah-naskah itu disusun berdasarkan pendekatan multidisipliner, dan mengacu pada 5 isu kajian strategis serta 8 aspek Astagatra Lemhannas RI.
Ke-19 naskah tersebut mencakup berbagai tema penting, yang dapat dikelompokkan dalam tujuh kluster besar, yakni Paradigma Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara; Dinamika Geopolitik Global dan Dampaknya terhadap Indonesia; dan Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.
Selain itu, juga Transformasi Digital dan Inovasi Pelayanan Publik; Ketahanan Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan; Penguatan Integritas dan Ketahanan Moral Pemimpin; serta Kepemimpinan Visioner dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.
Keberhasilannya membuat 19 naskah kebijakan, diyakini akan menjadi bekal intelektual dan strategis, bagi pengembangan kelembagaan di UIN Sunan Kudus, perguruan tinggi yang dipimpinnya saat ini.
“Transformasi IAIN Kudus menjadi UIN Sunan Kudus, merupakan tonggak penting dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi Islam di kawasan Pantura. Transformasi ini tidak hanya bersifat administratif, juga mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang lebih modern, kompetitif, dan berdaya saing global,” katanya. (rls/ ros, rid, adb)
