JOMBANG, Suarandhliyin.com – Guru Besar Sosiologi UGM, Prof. Nadjib Azca, menegaskan bahwa Resolusi Jihad bukan hanya dokumen teologis, melainkan juga dokumen politik dan sosial yang berperan krusial dalam menyelamatkan Indonesia.
Hal itu disampaikannya pada sidang komisi dalam Muktamar Kebudayaan Lesbumi PBNU di Universitas KH. Abdul Wahab Hasbullah (Unwaha), Tambakberas, Jombang, Sabtu (13/06/26).
“Kalau waktu itu tidak ada fatwa Resolusi Jihad, bisa dipastikan Indonesia tenggelam lagi. Karena negara masih sangat rapuh,” ujar Prof. Nadjib.
Menurutnya, Nahdlatul Ulama pada masa itu mampu membaca momentum struktural dengan balutan agama, sehingga mampu menggerakkan massa untuk mempertahankan kemerdekaan.
Prof. Nadjib menilai tantangan saat ini telah bergeser. Indonesia kini berada dalam dimensi geopolitik baru yang tidak lagi terbatas pada perang fisik, melainkan pada ranah diplomasi kebudayaan dan proxy war kebudayaan.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, saya mengusung gagasan Jihad Peradaban,” paparnya.
Jihad Peradaban, menurut Prof. Nadjib, perlu diwujudkan melalui tiga jalur. Pertama, jihad epistemik untuk melawan hegemoni produksi pengetahuan melalui dekolonisasi, dengan memperkuat pesantren sebagai pusat produksi ilmu. Kedua, jihad diplomatik kultural dengan memanfaatkan jejaring diaspora PCI NU sebagai transmisi kebijakan dan nilai budaya Indonesia di tingkat global. Ketiga, jihad konstitusional yang menempatkan NU sebagai penjaga sekaligus pengkritik negara agar tetap berjalan pada koridor konstitusi dan keadilan sosial.
Pada kesempatan itu, hadir pula Mustasyar PBNU, Prof. Dr. Muhammad AS Hikam, Wasekjen PBNU Sidrotun Naim dan puluhan perwakilan cabang Lesbumi seluruh Indonesia. (Farid/adb)
