KUDUS, Suaranahdliyin.com – Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Kabupaten Kudus mengadakan halaqoh santri. Mengambil tema “Pesantren Sehat Indonesia Kuat”, acara tersebut dilaksanakan di Gedung Darul Hadlonah, Jumat (04/02/22).
Hadir dalam acara ini, Ketua PCNU Kabupaten Kudus Drs. H. Asyrofi Masyitho, Kabag Kesra Kabupaten Kudus H. Safi’i Masyitho, Ketua LKNU dr. Abdul Hakam, M.Si, Med, Sp.A dan delegasi dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Kudus.
Menurut Ketua PCNU Kudus, pondok pesantren saat ini tengah menghadapi tantangan reputasi sebab adanya oknum yang mencatut istilah ponpes. Pertama yaitu soal kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum kepada anak yang mondok di rumahnya.
“Meski sudah banyak yang membantah bahwa itu bukan pesantren, tapi tetap jadi tantangan bagi kita supaya jangan sampai terjadi di Kudus,” sebutnya.
Baca Juga : Hadirkan Dokter Anak dan Psikolog, RMINU Kudus Harapkan Pesantren Sehat
Adapun tantangan reputasi yang kedua, yakni adanya laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tentang adanya 198 pesantren yang terlibat dalam jaringan teroris. Menurut H. Asyrofi, hal itu perlu menjadi evaluasi meski ada keyakinan kalau itu bukan pesantren di lingkungan NU.
“Pesantren NU tidak mungkin terlibat jaringan radikal apalagi sampai menjadi teroris. Namun adanya laporan BNPT itu tetap perlu kita jadikan evaluasi dan kewaspadaan bersama,” ujar dia.
Sementara itu, Kabag Kesra Kabupaten Kudus H. Safi’i, menghimbau supaya pondok pesantren di Kudus tidak boleh ada yang tertutup (eksklusif). Santri harus diberi kesempatan lebih banyak untuk bertemu keluarganya. Sehingga manakala terjadi kasus seperti itu bisa terdeteksi lebih dini.
“Jangan ada lagi pesantren di Kudus ini yang eksklusif. Harus terbuka. Jika ada lembaga negara ingin masuk ya dipersilakan saja, dengan tetap menjaga marwah lembaga,” ujar H. Safi’i.
Selain itu, ia menyampaikan supaya publik tidak salah paham dengan hasil temuan BNPT. Sebelumnya BNPT juga pernah merilis laporan 40 masjid di lingkungan pemerintah.
“Kita jangan salah paham karena itu sudah pasti ada data rujukan yang valid. Maka yang harus kita lakukan ya waspada saja, jangan sampai terjadi di Kudus,” paparnya. (rid/adb, ros, gie)
