KUDUS, Suaranahdliyin.com – Setelah program pendirian posko pencegahan Covid-19 berjalan lancar, kini PCNU tengah fokus melakukan advokasi anggaran kepada Pemerintah Daerah. Usulan yang diajukan yakni agar Pemerintah Kabupaten Kudus merevisi anggaran untuk penanganan dan pencegahan penularan serta bantuan langsung tunai untuk rakyat kecil terdampak Covid-19.
“Upaya ini sudah mulai direspon Pemkab dengan rencana akan mengalokasikan 10 milyar untuk rakyat miskin terdampak dan mengubah anggaran desa untuk melakukan penanganan di wilayahnya masing-masing,” ujar Sekretaris PCNU Kabupaten Kudus, H. Kisbiyanto kepada Suaranahdliyin.com, Ahad (05/04/2020).
Lebih lanjut, Kisbi menjelaskan langkah ini murni atas dorongan kemanusiaan sebab sudah tentu kita tidak mungkin tega membiarkan rakyat kecil yang biasanya berdagang, tukang ojek maupun buruh dan pekerja informal kesulitan makan sebab tidak ada penghasilan.
“Hari ini sudah mulai terasa, mereka yang biasanya jualan kaki lima, asongan, tiba-tiba sepi, tidak ada penghasilan, bahkan ada yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan. Maka kita advokasi melalui perombakan anggaran agar ekonomi ini tetap jalan tanpa kesenjangan,” terang Dosen IAIN Kudus itu.
Target yang diadvokasi oleh PCNU Kudus dari yang mulanya hanya 10 milyar untuk rakyat kecil bisa meningkat hingga 150 milyar. Anggaran itu harus sampai ke rakyat kecil semua, disampaikan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran.
“Dan itu jangan dikira bakal ada bagian untuk PCNU, tidak ada. Kami akan mengawalnya agar sampai kepada rakyat kecil secara tepat sasaran. Makanya kami masih terus berjuang,” tandas Kisbi. (rid, adb/ ros)
