PATI,Suaranahdliyin.com – Rencana pemberlakuan lima hari sekolah pada tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mendapat sorotan sejumlah tokoh.setempat. Mereka meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.
Rektor Institut Pesantren Mathali’ul Falah (Ipmafa) Pati sekaligus ketua PWNU Jateng KH Abdul Ghofar Rozin menekankan sebelum kebijakan diterapkan harus memperhatikan empat hal. Yakni konten dari kebijakan itu dan komitmen para pihak yang bersinggungan. Kemudian, kapabilitas pelaksana dalam menyelenggarakan serta kultur, atau kesesuaian dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat.
”Landasan yuridis kebijakan ini juga perlu dikritisi karena Permendikbud 23/2017 telah dikoreksi dengan Perpres Nomor 87/2017 bahwa penerapan hari sekolah harus mempertimbangkan SDM, sarana prasarana, kearifan lokal, dan tokoh agama/masyarakat,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren Mathali’ul Falah (Ipmafa) Pati di Aula Lantai 2 Ipmafa, Jumat (30/5/2025).
Pada acara bertema “5 Hari Sekolah: Revolusi Pendidikan atau Bencana Generasi?” itu, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (Aspendif), KH Ahmad Fadlullah Turmuzi menjelaskan, tujuan pendidikan adalah proses ta’lim secara menyeluruh agar mampu menjalankan amanat sebagai khalifah fii al ardh atau pemimpin di bumi.
“Ki Hadjar Dewantara mengajarkan pendidikan yang memanusiakan manusia,”ujarnya.
Ia mempertanyakan apakah kebijakan 5 hari sekolah sudah berdasarkan penelitian lapangan atau sekadar pertimbangan pembuat kebijakan?.
“Ini harus dilakukan kajian yang mendalam,”tegas KH.Fadlullah.
Ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jawa Tengah, Moh Zein Adv mengungkapkan, kebijakan lima hari sekolah sudah muncul sejak 2015 lalu ketika ia menjadi anggota DPRD Jateng.
“Kebijakan ini harusnya opsional bagi satuan pendidikan yang sudah siap sekaligus ada kajian terhadap pihak-pihak yang terdampak,”katanya.
Menurutnua, kebijakan itu tak cocok diterapkan di Pati sehingga Ia menolak kebijakan lima hari sekolah.
”Ada beberapa alasan penolakan yakni alasan psikologis, ekonomi, sarpras, akademik, vokasional non akademik, geografis, ketahanan keluarga, sosial, dan pendidikan karakter di Madin atau TPQ. Ini harus dipertimbangkan dengan matang,”beber Zein Adb.
Terpisah, Dekan Fakultas Tarbiyah, M Sofyan Alnashr dalam sambutannya mengatakan tujuan FGD ini ialah melakukan kajian mendalam terhadap wacana kebijakan lima hari sekolah.(Fikrul Umam/adb)
