Oleh: Rosidi
H. M. Tamzil dan H. M. Hartopo, adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2018 – 2023, yang baru beberapa bulan dilantik. Sedang Kaisar Hirohito adalah Kaisar Jepang pada masa perang dunia II.
Tidak ada keterkaitan antara H. M. Tamzil dan H. Hartopo yang lebih akrab disapa sebagai pasangan ‘’TOP’’ dan Kaisar Hirohito. Secara geografis, pasangan TOP dan Kaisar Hirohito hidup pada wilayah (negara) dan masa (waktu) yang berbeda pula.
Tetapi paling tidak, ada satu hal yang membuat pasangan TOP dan Kaisar Hirohito ini ‘’sama’’, yaitu perhatian dan komitmennya dalam memuliakan guru (pendidik).
Siapapun pasti sudah pernah mendengar ‘’kisah yang melegenda’’ dari Kaisar Hirohito, saat Hiroshima dan Nagasaki porak poranda karena dijatuhi bom atom.
Ketika itu, sang kaisar tidak menanyakan berapa sisa pasukan yang dimiliki, melainkan ‘’berapa guru yang masih tersisa’’. Sebuah pertanyaan yang tentu mengherankan bagi para tentara, karena waktu itu berada di tengah kecamuk perang.
“Kita telah jatuh, karena kita tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang. Tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak bisa belajar, bagaimana kita akan mengejar mereka? Kumpulkan guru yang masih tersisa. Kepada mereka kita akan bertumpu, bukan kepada kekuatan pasukan,” kata sang kaisar.
Demikian penghargaan yang sangat luar biasa Kaisar Hirohito terhadap guru (pendidik), dengan pemikirannya yang futuristik. Dan kini, dunia menjadi saksi dari pemikiran sang kaisar tersebut: Jepang tampil sebagai negara maju dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Bagaimana dengan pasangan TOP? Kita tentu tidak bisa menyamakan TOP dengan Kaisar Hirohito, karena kondisi sosial yang berbeda. Tetapi spiritnya lah yang membuat sama: sama-sama memberikan ‘’penghargaan’’ dan ‘’memuliakan’’ guru dengan peran dan cara masing-masing.
Untuk TOP, dalam konteks pemerintahan Kabupaten Kudus, masyarakat tentu tidak asing dengan kebijakan yang sangat berpihak dan merupakan salah satu penghargaan bagi para guru Non PNS, baik guru Madrasah Diniyah (Madin), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) maupun madrasah-madarasah (sekolah), yaitu dengan kebijakan memberikan tunjangan Rp. 1 juta/ perbulan, yang jika tidak aral melintang, akan mulai berlaku per awal 2019 mendatang.
Bukan persoalan besaran tunjangan dan berapa guru di Kota Kretek ini yang akan menikmati ‘’dana cinta’’ dari kebijakan ini. Melainkan tentu ada harapan-harapan tertentu dari pasangan TOP kepada guru-guru yang menerima tunjangan tersebut.
Tidak muluk-muluk masyarakat Kudus bisa bersaing dengan Negara Jepang, misalnya. Tetapi bahwa seiring dengan tunjangan yang diterima, guru mestinya juga meningkatkan kinerja sebaik mungkin, sehingga ada dampak positif dari kebijakan positif itu: peningkatan kualitas pendidikan di Kudus.
Inilah yang mesti disadari oleh para guru, dengan adanya kebijakan yang ‘’memuliakan’’ keberadaannya. Dan semoga ke depan, dengan kebijakan yang baik sebagaimana pada masa kepemimpinan TOP ini, pendidikan di Kudus akan semakin maju, dan bisa ‘’tampil ke muka’’ dengan prestasi-prestasi dan inovasi dari para generasi mudanya, di bawah bimbingan para guru-guru terbaik yang dimiliki.
Dan tentu saja, kebijakan yang baik seperti ini tidak akan berjalan dengan mulus, jika pihak Legislatif tidak bersinergi. Maka, sinergi antara Legislatif (DPRD) dan pasangan TOP (kepala daerah) tentu sangat diharapkan masyarakat, karena dampaknya tentu akan baik bagi pembangunan di Kudus, sebagaimana telah diawali dengan baik melalui kebijakan yang berpihak dan memuliakan guru ini. (*)
Rosidi,
Penulis adalah Pemimpin Redaksi Suaranahdliyin.com, editor buku dan staf pengajar pada MA. NU. Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus.
