Sudahi Pro – Kontra Terkait Revisi UU KPK

0
284
H. Robikin Emhas, Ketua Harian PBNU.

JAKARTA, Suaranahdliyin.com – Diakui atau tidak, seluruh komponen bangsa ini tentu menginginkan Indonesia menjadi negara yang jauh lebih baik, lebih maju serta bermartabat. Itu antara lain ditandai oleh kemajuan ilmu dan teknologi, serta terwujudnya kesejahteraan rakyat dan mulianya peradaban masyarakat. Untuk mencapainya, hukum harus berdaulat, termasuk hukum di bidang korupsi.

Maka pro dan kontra revisi UU KPK harus diletakkan dalam cara pandang seperti itu. Mereka yang pro revisi UU KPK, menghendaki KPK tidak hanya kuat dan berdaya, namun juga kredibel dan akuntabel, baik secara kelembagaan maupun sistemnya.

‘’Sebaliknya, mereka yang menolak revisi UU KPK, menginginkan KPK kuat dan berdaya, tanpa birokrasi yang panjang. Dan sekali lagi, saya melihat, baik yang pro maupun kontra, memiliki tujuan mulia yang sama. Hanya sudut pandangnya saja yang berbeda,’’ ujar Ketua Harian PBNU, H. Robikin Emhas.

Oleh karena itu, H. Robikin Emhas meminta masyarakat menyudahi pro-kontra yang ada, dengan menghormati proses legislasi yang kini berlangsung. ‘Masih terbuka ruang koreksi, jika proses revisi UU KPK dinilai tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang dihasilkan bertentangan Konstitusi, dengan cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK),’’ katanya. (rls/ ros, adb)

Comments