RMI Jepara Apresiasi Perda Pesantren Jadi Prioritas Propemperda 2021

0
166
Ketua PC RMINU Jepara Kiai Rosyif Arwani

JEPARA,Suaranahdliyin.com – Pimpinan Cabang Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Jepara mengapresiasi  atas masuknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pesantren dalam prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2021.

“Kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada anggota DPRD Jepara yang telah menjadikan Ranperda Pesantren sebagai usulan inisiatif dewan,”kata ketua RMINU Jepara Kiai Rosyif Arwani, kemarin

Kiai Rosyif menuturkan beberapa kali mengadakan diskusi terbatas dengan staf Ahli komisi VIII DPR-RI Mustafi dan halaqah internal guna menyerap aspirasi pengasuh pesantren. Hal ini sebagai upaya agar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang diundangkan pada 15 Oktober 2019 itu segera ada perda turunannya.

“RMI juga mengadakan public hearing dengan FPKB DPRD Jepara dan Pimpinan DPRD Jepara maupun audiensi dengan Bupati supaya ranperda pesantren mendapatkan perhatian dan segera terwujud menjadi perda,”terang pengasuh pondok pesantren An Nur, Mangunan Tahunan Jepara yang juga Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jepara.

Perasaan  gembira juga disampaikan wakil Ketua DPRD Jepara KH Nuruddin Amin.Dikatakan, Sejak ditetapkan Undang-undang (UU) Pesantren, pihaknya selalu mengawal UU tersebut bisa terimplementasi dengan lahirnya perda di Jepara.

“Kami sangat mengapresiasi bahwa semua fraksi di DPRD Jepara mendukung ranperda ini menjadi inisiatif DPRD”, ujar Gus Nung yang juga Ketua DPC PKB Jepara.

Pada bagian lain, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Miftahurroqib,mengungkapkan rasa syukur atas kerja politik secara kolektif kolegial dalam pengajuan hak inisiatif DPRD.

“Saya ditugasi Gus Hajar sebagai Ketua Bapemperda untuk membacakan hasil rapat Bapemperda 12 November 2020 dalam rapat paripurna lalu”, kata Roqib.

Ditambahkan, semua anggota Bapemperda akan berupaya semaksimal mungkin agar ranperda pesantren dapat disahkan menjadi perda pada tahun 2021 yang akan datang. Hampir semua fraksi membubuhkan tanda tangan persetujuan ranperda pesantren menjadi inisiatif DPRD.

“Semoga Gus Haiz sebagai Ketua DPRD yang baru juga memiliki semangat yang sama,”harap (rls/adb)

 

 

Comments