JAKARTA, Suaranahdliyin.com – Kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam setahun terakhir, dinilai semakin baik. Penilaian itu, antara lain dalam hal pembangunan jalan0jalan umum, pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Rumah Sakit, pembangunan pembangkit listrik, dan pembangunan jalan tol di luar Pulau Jawa.
Tren positif kinerja pemerintahan Jokowi – JK itu nampak dalam survei nasional mengenai ”Tren Persepsi Publik tentang Korupsi di Indonesia” yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode 8 – 24 Oktober 2018 lalu.
”Kinerja pemerintah dinilai sangat baik dalam infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, dalam hal pencegahan korupsi dan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, masih perlu ditingkatkan,” terang peneliti LSI, Dr. A. Khoirul Umam.
Dijelaksan oleh Umam -sapaan akrab Dr. A. Khoirul Umam- bahwa populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah berumur 19 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
”Jumlah sampel basis ditetapkan sebanyak 2.000 responden, yang dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling. Dengan asumsi simple random sampling, ukuran sampel 2.000 responden memiliki toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar +/- 2.2% pada tingkat kepercayaan 95%,” terangnya.
Sedang over sample dilakukan di enam provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten, Jawa Timur, dan Maluku Utara masing-masing menjadi 380 responden. ”Ukuran sampel sebesar 380 responden memiliki toleransi kesalahan survei (margin of error) sekitar +/- 5.1% pada tingkat kepercayaan 95%,” ungkapnya.
Persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi – JK, antara lain bisa dilihat dalam hal pembangunan jalan-jalan umum dengan tingkat kepuasan sebesar 72%, pelayanan kesehatan di Puskesmas/ Rumah Sakit (66%), dan pembangunan pembangkit listrik (59%), membangun jalan tol di luar Pulau Jawa (57%) dan membangun jalan lintas provinsi di luar Pulas Jawa (57%).
Namun terkait persepsi terhadap korupsi, mayoritas warga menilai tingkat korupsi meningkat. ‘’Mayoritas responden menilai tingkat korupsi meningkat. Namun dibandingkan dengan tren korupsi dua tahun terakhir, persepsi terhadap korupsi menurun. Sebaliknya, warga yang menilai tingkat korupsi menurun,’’ jelas Umam. (ros/ adb)
