PURWOREJO,Suaranahdliyin.com, – Kebijakan sekolah lima hari yang rencananya akan diberlakukan di sejumlah daerah, kembali mendapat penolakan. Kali ini datang dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Purworejo.
Dalam silaturahim dengan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo di Pendopo Kabupaten, Senin pagi (14/7/2025). PCNU secara tegas menyuarakan penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah bagi jenjang SD dan SMP. Mereka juga mendesak Pemerintah Daerah untuk lebih serius menertibkan praktik karaoke liar dan peredaran minuman keras yang meresahkan masyarakat.
Pada kesempatan itu, sekretaris PCNU, Muhammad Churdaini, S.Pd.I, menyerahkan langsung rekomendasi resmi kepada Bupati Hj. Yuli Hastuti, S.H., dan Wakil Bupati Dion Agasi Setiabudi, S.I.Kom., M.Si.
“Penerapan lima hari sekolah terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, mengancam eksistensi madrasah diniyah dan TPQ, serta bertentangan dengan prinsip keadilan pendidikan sebagaimana dijamin dalam konstitusi,” tegas Churdaini.
“PCNU merujuk pada berbagai dasar hukum, di antaranya UUD 1945, UU Sisdiknas, dan UU Perlindungan Anak, yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan semangat perlindungan terhadap pendidikan keagamaan nonformal dan hak anak untuk istirahat serta bersosialisasi.”sambungnya
Selain isu pendidikan, PCNU juga menyoroti maraknya praktik karaoke liar dan peredaran minuman keras di sejumlah wilayah Purworejo, yang dinilai berdampak buruk terhadap moral generasi muda dan ketenteraman sosial. PCNU mendorong agar pemerintah daerah bertindak lebih tegas dalam menertibkan aktivitas tersebut.
“Kami berharap pemerintah dapat menindak tegas karaoke liar dan miras ilegal yang makin meresahkan. Ini bukan hanya soal aturan, tapi menyangkut masa depan moral generasi kita,” ujar Churdaini.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Yuli Hastuti menyambut baik masukan dari PCNU dan menyampaikan komitmen untuk terus membangun sinergi dengan PCNU dan organisasi keagamaan. Senada dengan itu, Wakil Bupati Dion Agasi menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut bersama OPD terkait.
“Hasil kajian PCNU akan dikaji bersama Bupati serta jajaran OPD terkait, sebagai bentuk kemitraan strategis antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil,”ujar Dion.
Silaturahim ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan jajaran kepengurusan PCNU masa khidmah 2025–2030 sekaligus menyampaikan rekomendasi eksternal hasil Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Ketua Tanfidziyah PCNU, H. Muhammad Haekal, S.Pd.I, memaparkan struktur dan program kerja organisasi, serta menegaskan peran NU dalam mengawal moral dan keagamaan masyarakat.
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus Tanfidziyah, Syuriyah, dan perwakilan lembaga serta badan otonom di bawah PCNU Kabupaten Purworejo.(Achmad Rohadi/adb)
