Fraksi PKB Tegaskan Siap Kawal Anggaran Insentif Guru Keagamaan dan Bosda

0
2088
Guru madin dan Guru Swasta yang tergabung dalam berbagai organisasi se-Jateng, di kantor Fraksi DPRD Jateng, kemarin

SEMARANG, Suaranahdliyin.com – Merebaknya isu akan dihapusnya dana insentif guru keagamaan (Madin, TPA, dan Ponpes) dalam KUA PPAS RAPBD Jateng 2024 menjadi perhatian serius Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F PKB) DPRD Jawa Tengah.

FPKB DPRD Jateng menegaskan, akan terus mengawal masalah ini. Penegasan ini disampaikan FPKB usai menerima para guru madin dan Guru Swasta yang tergabung dalam berbagai organisasi se-Jateng, di kantor Fraksi, Senin (20/11) kemarin.

Organisasi profesi guru itu di antaranya FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), FKSS (Forum kepala sekolah swasta), Pergunu (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama), dan PGSI (Persatuan Guru Seluruh Indonesia). Mereka menyampaikan keluhan soal isu penghapusan insentif guru keagamaan dan Bosda

Audiensi mereka diterima oleh ketua FPKB, H. Sarif Abdillah didampingi oleh anggota FPKB yakni H. Abdul Hamid (Ketua Komisi E), H. Muh Zen Adv, Denny Septiviant, H. Fadlun, Benny Karnadi. FPKB menegaskan issu kebijakan tersebut tidak benar, sekarang sedang proses pembahasan di Banggar, dan FPKB akan mengawal agar anggaran Insentif Guru Keagamaan dan BOSDA tetap teranggarkan pada KUA PPAS RAPBD 2024

Pengurus DPW FKDT Abdurrahman menyampaikan bahwa dana insentif itu sangat membantu para guru keagamaan meski nilainya tidak begitu banyak. “Oleh sebab itu harus dipertahankan,” katanya.

Perwakilan dari Pergunu Jateng Taufiq memohon kepada FPKB agar memperjuangkan dana insentif guru keagamaan. Dan Pergunu siap mendukung dan mengawal kebijakan tersebut.

Pengurus PGSI Ahmad Nasikhin mengatakan, tugas guru keagamaan sangat mulia dalam mencerdaskan anak bangsa. “Oleh sebab itu, insentif harus dipertahankan jangan dihapus,” sebutnya.

Perwakilan dari Badko TPQ Jateng Sururi berpendapat agar pemangku kepentingan mengawal dan memperjuangkan agar dana insentif tetap di anggarkan pada 2024

Mereapons keluhan dari perwakilan profesi guru itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jateng Sarif Abdillah menyatakan, akan memperjuangkan aspirasi para guru keagamaan agar dana insentif guru dan BOSDA tetap teranggarkan di tahun 2024.

“Kita akan berkomunikasi dengan pimpinan DPRD dan TAPD untuk bersama sama mengawal, dan mengamankan anggaran insentif guru keagaamaan dan Bosda pada tahun anggaran 2024,” ujarnya.

Dia menegaskan, anggaran ini menyangkut hajat hidup dunia pendidikan. Yang mendidik dan menjaga moral Anak-anak Bangsa.

“Kami memohon doa agar perjuangan para anggota FPKB lancar dan hasil maksud demi kemaslahatan pendidikan ,” tandasnya. (rls/ ros, rid, adb)

Comments