- Dari Muhasabah 2017 & Resolusi Kebangsaan 2018 PBNU (Bagian 2-Habis)
Ketiga, yaitu resolusi PBNU terkat bagaimana mengatasi ketimbangan. PBNU melihat Pemerintah Jokowi-JK, punya niat baik mengatasi ketimpangan yang menjadi kanker dalam pembangunan dan ancaman nyata bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Ketimpangan itu menjelma dalam ketimpangan distribusi kesejahteraan antarindividu, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan ketimpangan pertumbuhan antarsektor ekonomi.
Penguasaan yang timpang dalam aset uang, saham, dan perbankan serta lahan dan tanah individu harus ditangkal, dengan membatasi liberalisasi keuangan dan perdagangan serta menjalankan program pembaruan agaria, untuk merombak struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak adil.
Fungsi tanah harus dikembalikan sebagai hak dasar warga negara, bukan sekadar properti individu yang mengikuti hukum pasar. Karena itu, PBNU perlu mengingatkan agar fokus reforma agraria bukan sekadar sertifikasi tanah, tetapi redistribusi lahan rakyat dan petani.
Pembatasan penguasaan dan kepemilikan tanah/ hutan/ perkebunan harus dilakukan agar kekayaan tidak bergulir di antara segelintir pemilik uang. Ketimpangan antarwilayah harus dilakukan, dengan menciptakan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Ketimpangan antarsektor ekonomi, harus diterobos dengan pengarusutamaan pembangunan pertanian dan industrialisasi pertanian berbasis rakyat. Langkah itu dimulai dengan pembagian lahan pertanian dan pencetakan sawah baru, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pascapanen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan.
Upaya-upaya yang (telah) dilakukan pemerintahan Jokowi dalam menggalakkan pembangunan inklusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, perlu didukung dengan kinerja birokrasi yang bersih, inovatif, dan progresif.
Keempat, perdamaian internasional. Dunia merekam kejadian-kejadian penting di tahun 2017, antara lain angin perubahan politik yang berhembus di Arab Saudi, sisa-sisa etnonasionalisme di Catalonia Spanyol, tragedi etnis Rohingnya di Myanmar, dan manuver sepihak Amerika Serikat mengakui Jerussalem sebagai ibukota Israel.
PBNU menyambut baik keinginan Arab Saudi yang hendak mengembangkan Islam wasathy, yaitu manhaj Islam moderat sebagaimana dianut mayoritas umat Islam Indonesia. Keinginan ini perlu disambut oleh Pemerintah Indonesia, dengan mengintensifkan dialog dan kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi dalam rangka mengakselerasi penyelesaian damai atas sejumlah konflik di Timur Tengah.
Keterbelahan sikap negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI, dalam merespons manuver AS terkait dengan penetapan Jerussalem sebagai ibukota Israel, menandakan lemahnya solidaritas akibat kurangnya dialog dan kerja sama.
Karena itu, PBNU menghimbau negara-negara yang tergabung dalam OKI, agar lebih intensif menjalin dialog dan kerja sama, agar solid dalam merespons isu-isu kemanusiaan yang membutuhkan kebulatan sikap dan solidaritas.
Tragedi Rohignya mengingatkan perlunya penguatan nation-state berbasis kewargaan (civic nationalism), bukan sentimen etnis yang membuat suku mayoritas merasa berhak mendominasi atau bahkan menyingkirkan etnis minoritas.
Kenyataan bahwa semua nation-state di dunia terdiri dari banyak suku bangsa, termasuk Indonesia, mengajarkan perlunya penguatan prinsip persamaan, kesetaraan, dan keadilan bagai semua warga negara tanpa diskriminasi SARA. Prinsip ini ada di dalam Pancasila, tetapi mulai diabaikan, bahkan diingkari oleh kelompok yang dengan enteng men-thagut-kan Pancasila.
Negara modern seperti Spanyol masih didera isu etnonasionalisme Catalonia, tetapi Indonesia telah berhasil melewati masa-masa genting itu di awal-awal reformasi. Ini tidak lepas dari peran Pancasila sebagai kalimatun sawa (common denominator), yang menjembatani berbagai agama, suku, golongan, dan kepercayaan.
Kejadian-kejadian di dunia menjadi cermin agar bangsa Indonesia bersyukur mempunyai Pancasila yang harus terus dijaga, dilestarikan, dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (rls/ ros)
