
REMBANG, Suaranahdliyin.com – Pondok Pesantren Ma’hadul ‘Ulum Asy-Syar’iyyah (PP. MUS) Sarang, Rembang, Jawa Tengah, membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pesantren (Satgas P2KP).
Pembentukan Satgas tersebut dirangkai dengan pembacaan komitmen bersama dan penandatanganan berita acara kesepakatan koordinasi dan rujukan dengan Polres Rembang dan Dinas Sosial PPKB Rembang.
Prosesi pembentukan P2KP, penandatanganan komitmen dan penandatangan berita acara itu, berlangsung dalam Sarasehan Perlindungan dan Pendampingan Santri di Auditorium PP MUS Sarang, Jumat (20/11/2026) lalu.
Didaulat sebagai Satgas P2KP yaitu Ustaz M Ali Saidin Nawawi, yang dibaiat langsung oleh KH M Syuaib Jalaluddin Ridwanullah Adib (Dewan Musytasyar).
Untuk diketahui, langkah itu merupakan tindak lanjut atas hasil silaturrahim dan arahan Kapolsek Sarang pada 20 Juli 2026, tentang waspada narkotika dan miras di wilayah Sarang dan arahan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang pembentukan Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di Pesantren.
Dalam komitmen bersama bertajuk “Mewujudkan Pesantren Aman, Sehat, dan Bermartabat”, keluarga besar pesantren menyatakan menolak penyalahgunaan narkotika dan minuman keras, perundungan, pelecehan dan kekerasan seksual, serta kekerasan fisik maupun psikis. Komitmen itu juga menegaskan bahwa perundungan tidak boleh dibenarkan dengan alasan senioritas, tradisi, kedisiplinan, atau candaan.
Komitmen tersebut memuat dukungan terhadap saluran pengaduan yang aman dan menjaga kerahasiaan pelapor, serta laporan yang ditangani cepat, objektif, dan mengutamakan keselamatan korban. Pimpinan, asatidz, pengurus, santri, dan wali santri masing-masing memikul tanggung jawab.
Seluruh warga pesantren berjanji tidak menutupi atau membiarkan tindakan yang membahayakan santri. Dokumen ditandatangani perwakilan unsur pesantren: Ketua Umum PP. MUS Sarang, Perwakilan Dewan Asatidzah, Pengurus Asrama, Departemen Ta’dib & Keamanan, Satgas P2KP, Wali Santri, Santri.
Selain komitmen itu, forum tersebut juga menghasilkan kesepakatan koordinasi dan rujukan ditandatangani Ketua PP MUS Sarang Ustaz M Saifun Nashir bersama perwakilan Polres Rembang Ipda Priyantono, Kepala Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Rembang dan Yulidar Maesaroh SPsi, dari Dinas Sosial PPKB dan H Abdul Basith SHI, dari UPT PPA Dinsos PPKB Rembang.
Pesantren diharap berperan menjalankan deteksi dini termasuk Early Warning System (EWS), menetapkan alur pelaporan, menyediakan kanal pengaduan, dan tidak menutup-nutupi kasus. Polres menerima laporan serta memberi arahan hukum dan edukasi. Dinsos memberi konseling, pendampingan, dan pemulihan psikososial bagi korban.
Dalam alur yang disepakati, setiap dugaan kasus dicatat dan dikoordinasikan dengan tim penanganan pesantren. Kasus yang mengandung dugaan tindak pidana dilaporkan atau dirujuk ke Polres, sementara korban dirujuk ke Dinsos. Para pihak juga menunjuk penghubung dan menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi. Pelaksanaan kesepakatan dievaluasi berkala dan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
Sarasehan menghadirkan tiga narasumber: Yulidar Maesaroh, S.Psi. (Dinsos Rembang), H. Abdul Basith (UPT PPA Rembang), dan Priyanto (Polres Rembang). Mereka membahas perlindungan dan pendampingan santri, aspek hukum perlindungan anak, serta bahaya narkoba dan miras. (rls, humam/ ros, rid, adb)



































