PATI,Suaranahdliyin.com – Pengurus Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) Pati melakukan audiensi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Kamis (9/9/2022). Dalam audiensi di gedung PPRD Kab Pati itu, mereka menyampaikan tuntutan penolakan kenaikan harga BBM per 7 September kemarin.
Menurut ketua KOPRI Pati Nur Khoiriyah, permohonan audiensi dengan DPRD sudah diajukan sejak adanya keputusan kanaikan BBM. Namun, tidak ada satupun anggota yang menemui akhirnya dilaksanakan baru Kamis ini.
“Kami kecewa surat audiensi sudah kami layangkan akan tetapi tak ada satupun dewan yang menemui karena 50 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pati melakukan kunjungan kerja di luar daerah”jelasnya.
Dalam audiensi kemarin, anggota DPRD Fraksi Demokrat yang menemuinya menyampaikan permintaan maaf.
“Kami mohon karena kemarin tidak bisa menemui di karenakan semua kunjungan kerja keluar daerah”jelas Joni Kurnianto DPRD Fraksi Demokrat
Pada kesempatan,pengurus Kopri menyodorkan pernyataan tuntutan penolakan untuk ditanda tangani anggota dewan. Namun, para wakil rakyat pada menolaknya.
Kendati tidak ditandatangani anggota DPRD, KOPRI membacakan tuntutan tersebut. Pertama, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak pemerintah untuk serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak(mafia BBM)
“Ketiga, Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan dan mekanisme penyaluran subsidi tepat sasaran,”tandasnya.
Tuntutan lainnya, Kopri mendorong pemerintah daerah kabupaten Pati untuk mengalokasikan 2% dana transfer umum pada bulan Oktober, November dan Desember 2022 yang ditujukan untuk memberikan bantuan sosial kepada tukang ojek, nelayan, UMKM, menciptakan lapangan kerja baru dan subsidi sektor transportasi angkutan umum.
“Menaikkan harga BBM itu bukan cara yang kreatif apalagi solutif. Bukannya pemerintah yang semakin sadar tapi ini malah masyarakat yang di paksa untuk sabar,”tandas Nur Khoiriyah.(na/adb)
