SEMARANG, Suaranahdliyin.com – PP-RMI NU menyelenggarakan silaturahim dan konsolidasi Gerakan Nasional Ayo Mondok di Villa Pondok Kopi, Umbul Sidomukti, Bandungan, Kabupaten Semarang, Selasa (4/3/2020) lalu.
Silaturahim dan konsolidasi Gerakan Nasional Ayo Mondok ini dihadiri jajaran Pengurus Pusat RMI (PP-RMI), Pengurus Pusat Gerakan Nasional Ayo Mondok, dan utusan beberapa perwakilan Pengurus Wilayah (PW-RMI) di Jawa. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk melakukan evaluasi program dan strategi Gerakan Ayo Mondok ke depan.
Ketua PP-RMI NU, KH. Abdul Ghofar Rozin, mengutarakan, sejak awal Gerakan Ayo Mondok diarahkan sebagai upaya melakukan promosi pesantren kepada masyarakat kelas menengah ke atas, agar memperluas masyarakat santri.
‘’Di samping, tentu saja sebagai media komunikasi bagi pesantren kebanyakan. Oleh karena itu pondok pesantren harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat sekarang,’’ ujar Gus Rozin –sapaan akrab KH. Abdul Ghofar Rozin.
Berdasarkan survei PP RMI NU, terangnya, ada pergeseran di tengah masyarakat tentang pesantren. ‘’Wali santri kelas menengah ke atas, jarang yang bertanya tentang kitab apa yang dikaji. Kelompok ini lebih sering mengukur pesantren yang cocok untuk anak-anaknya antara lain dari sisi sarana, kebersihan, dan kesehatan,’’ ungkapnya.
Lebih lanjut Gus Rozin berpesan, bahwa RMI dan Gerakan Ayo Mondok harus bersinergi dengan baik, untuk saling menguatkan dan memajukan pesantren. “(Di lapangan, red) ada beberapa hal tidak bisa didekati secara struktural oleh RMI, namun bisa didekati secara kultural oleh Gerakan Ayo Mondok,” tutur pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, itu.
Ketua Gerakan Ayo Mondok, KH. Lukman Haris Dimyati, dalam forum tersebut memaparkan pergeseran definisi di masyarakat, seperti tidak samanya pemahaman wali santri dan pondok pesantren tentang mana yang kategori kekerasan dan mana yang kategori mendidik.
Maka, katanya, Gerakan Ayo Mondok juga harus memberikan sosialisai, pendampingan, dan advokasi ke pondok pesantren agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari. “Mungkin harus dibentuk sistem yang mengikat antara pondok pesantren dan wali santri, sehingga kejadian yang tidak diinginkan, seperti munculnya komplain wali santri, tidak terjadi,” ujarnya. (zul/ adb, ros, rid)
