KPPU Ajak Mahasiswa STAINU Temanggung Lawan Kartel

0
1027

TEMANGGUNG,Suaranahdliyin.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI mengajak semua mahasiswa-mahasiswi STAINU Temanggung untuk melawan kartel. Sebab, kartel yang ada di Indonesia selama ini berkelomok dengan tujuan menetapkan harga untuk membatasi suplai dan kompetisi yang merugikan banyak pihak.

“Monopoli perdagangan di Indonesia ini tidak cukup dilihat saja, namun harus diawasi dan dilaporkan kepada KPPU RI,” kata Komisioner KPPU Saidah Sakwan, MA saat Kuliah Umum Hukum Persaingan Usaha di Indonesia pada ratusan mahasiswa dan civitas akademika STAINU Temanggung, Rabu (25/4/2018). Hadir jajaran Pembantu Ketua STAINU Temanggung, Kaprodi-Sekprodi, dosen, karyawan dan mahasiswa-mahasiswi dan sejumlah tamu undangan.

Dalam seminar seminar yang bertempat di aula lantai 4 STAINU Temanggung ini. Saidah Sakwan, MA,  menjelaskan tentang hukum dan polemik persaingan usaha yang ada di Indonesia di era sekarang ini. “Kartel merupakan problem yang begitu besar walaupun tidak terasa oleh masyarakat umum. Namun,imbas kejadian tersebut sangat besar,”ujarnya

Ia menilai praktek kartel merupakan akibat dari salah satu persaingan dalam dunia usaha yang tidak fair competition. “Dikarenakan memungut keuntungan kelompok yang imbasnya kepada rakyat,”ujarnya.

Direktur Institute for Research and Community Development Studies (IRCOS) Jakarta ini juga menegaskan, bahwa berdirinya KPPU karena kebutuhan negara untuk mengawal persaingan usaha agar sehat. Ia menuturkan awal mula KPPU ini terbentuk pada tahun 1999 atas polemik yang ada saat era reformasi berkobar.

“Karena perekonomian saat itu sedang tidak stabil, sehingga dengan terbentuknya ini (KPPU) sebagai langkah pemerintah untuk menstabilkan perekonomian yang ada,” beber perempuan kelahiran Demak tersebut.

Ia menandaskan bahwa kompetisi usaha jangan sampai melaksanakan praktik monopoli. Semuanya ada batasannya agar bisa seimbang seperti yang disampaikan di UU Nomor 5 Tahun 1999. “Termasuk 6 unsur yang perlu diperhatikan mulai dari perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, KPPU, penegakan hukum dan ketentuan lain-lain untuk terciptanya pengetahuan akan usaha dan dapat terciptanya persaingan yang sehat,” ujar perempuan yang pernah bekerja sabagai Staf Khusus Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2001 – 2003 tersebut.

Praktik monopoli, kata dia, merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa maupun keduanya sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat serta memungkinkan kerugian terhadap kepentingan umum.

“Oleh karena itu kenapa praktik dari monopoli itu dilarang,” tandas mantan anggota DPR RI tersebut.

Hal tersebut, lanjut dia, menjadi problem yang ada sekarang ini. Ia mencontohkan kejadian masalah kartu perdana disaat whatsapp masih belum merajalela dan sms masih mahal. Dari 6 operator mereka sepakat untuk harga /sms adalah Rp. 350. Secara realita kebijakan pemerintah adalah Rp. 74.

“Bisa dibayangkan bahwa dalam sehari sudah mendapat keuntungan berapa dalam sekali klik sms terkirim bagi para pengguna,” tegasnya dengan penuh semangat.

“hal tersebut juga merupakan hal yang tidak pantas dilakukan karena merupakan kartel dan kartel sendiri adalah salah satu tindakan yang bukan mencerminkan persaingan sehat.”lanjut Saidah.

Di akhir kuliah umum, Saidah mengajak dialog mahasiswa-mahasiswi STAINU Temanggung. Ia menyerukan untuk melakukan usaha yang sehat, bersih dan sesuai aturan. Sebab, KPPU sangat membutuhkan peran mahasiswa dalam mengawasi sampai menindak pelanggaran usaha yang tidak sehat. (Wahyu EW/ros,adb).

Comments