SEMARANG, Suaranahdliyin.com – Pengurus Wilayah Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah melakukan audiensi dengan gubernur Jateng Ganjar Pranowo, di kantor gubernur, Selasa (22/1).
Dalam kesempatan itu, Ganjar memberikan apresiasi positif terhadap LBPI NU. Menurutnya, banyak hal yang bisa dilakukan LPBI NU dalam pencegahan maupun penanganan bencana di provinsi ini. Apalagi, lembaga ini berada dibawah naungan organisasi kemasyarakatan (ormas) besar, NU.
“NU sendiri punya Lembaga Ma’arif dan punya banyak sekolah. Lewat sekolah-sekolah ini upaya sosialisasi maupun pencegahan bencana bisa dilakukan LPBI NU, termasuk mengenalkan pengetahuan bencana bagi para siswa,” katanya.
Gubernur Ganjar juga mendukung gagasan LPBI NU mengenai perubahan iklim, termasuk bank sampah yang digagas lembaga ini. “Kita di provinsi juga sudah mengurangi plastik. Lihat saja di ruangan ini (ruangan gubernur), air minum tidak dalam kemasan plastik. Tapi di teko, menuangkan sendiri ke gelas yang kita sediakan,” ungkapnya.
Lebih lanjut menurut Ganjar, LPBI NU tak harus melulu terlibat dalam hal kebencanaan, tetapi bisa terlibat dalam penanganan ancaman penyakit Demam Berdarah Dengau (DBD), karena memiliki struktur hingga kabupaten/ kota. ‘’LBPI NU bisa mengajak warga Nahdliyin menjadi pemantau jentik nyamuk. Minimal satu rumah satu pemantau, sehingga ancaman DBD ini bisa ditekan,” ujarnya.
Orang nomor satu di Jateng ini menyatakan, sudah terbiasa dengan dunia kerelawanan. Bahkan dia pernah ditugasi partainya memimpin lembaga relawan bencana. “Saat itu kita ikut terlibat dalam penanganan bencana gempa Yogyakarta,” tuturnya.
Ketua LPBI NU Jateng, Winarti, mengemukakan, audiensi ini bagian dari silaturahmi dengan semua pihak. Selain mengenalkan keberadaan LPBI, juga membangun sinergi utamanya dalam pencegahan maupun penanganan bencana.
Dikemukakan olehnya, lembaga ini mempunyai misi terwujudnya tatanan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim. “Tentunya beberapa hal harus kita kuatkan, seperti peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perubahan iklim dan lingkungan,” terangnya. (rls/ adb, ros)
