DEPOK, Suaranahdliyin.com – Gelaran Forum Demokrasi diselenggarakan oleh FISIP UI bersama AWCPH UI dan Yayasan Bani Abdurrahman Wahid pada Rabu (31/1/2024) kemarin.
Forum bertajuk “Refleksi Masa Depan Demokrasi Indonesia” itu menghadirkan Prof Dr Semiarto Aji Purwanto (Dekan FISIP UI), Anita Wahid (Dewan Pengarah Gardu Pemilu) dan Titi Anggraini SH MH (Dewan Pembina PERLUDEM), dengan dipandu Drphil Aditya Perdana MSi (Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP UI).
Dalam acara yang digelar di Auditorium Mochtar Riady FISIP UI ini, para pembicara menyampaikan berbagai refleksi mengenai perjalanan demokrasi Indonesia hingga, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Pemilu 2024 di Indonesia adalah pemilu terbesar, yang dilaksanakan serentak dalam satu hari, dengan tingkat kerumitan teknis paling tinggi di dunia,” terang Titi Anggraini.
Pembina PERLUDEM ini mengingatkan, bahwa berbagai indikator global, mencoba mengukur situasi demokrasi, dan menunjukkan terjadinya penurunan nilai Indonesia. “Tahun 2024 adalah persimpangan yang akan menentukan masa depan demokrasi kita,” lanjutnya
Anita Wahid, mengutarakan, bahwa memang kondisi demokrasi Indonesia belum pernah ideal. Namun, polarisasi politik dalam beberapa periode terakhir, membuat situasinya memburuk. Ia menyontohkan bagaimana narasi Taliban digunakan untuk melemahkan KPK.
“Begitu KPK, institusi yang mendapat dukungan terkuat dari publik bisa dilemahkan, berbagai inisiatif yang tidak demokratis dapat didorong dengan mulus,” tegasnya.
Prof Dr Semiarto Aji Purwanto, mengutarakan, bahwa upaya membumikan demokrasi, harus ditopang oleh pemahaman yang baik tentang tradisi politik lokal di Indonesia yang sangat beragam.
“Ada keragaman budaya politik, yang membuat demokrasi tidak dipahami secara sama dalam praktiknya,” tutur antropolog yang juga Dekan FISIP UI tersebut.
Maka menurutnya, Forum Demokrasi menjadi ruang refleksi, berdiskusi, serta menyusun langkah-langkah konkret dan rekomendasi dalam Upaya membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.
“Dengan keteladanan yang dicontohkan oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kedewasaan demokrasi Indonesia dapat terpenuhi dengan sikap keberanian memegang teguh nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil dan bermartabat,” ungkapnya.
Sedang Abdul Gofur dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan ini menjadi ruang untuk mengedukasi terkait demokrasi, pluralisme dan toleransi.
“Kontribusi yang diberikan, adalah membuka cara pandang pemerintah terkait kebutuhan demokrasi yang berubah dibandingkan dengan demokrasi tempo dulu,” ujarnya dalam forum yang merupakan kerja bareng antara Yayasan Bani Abdurrahman Wahid (YBAW), Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri RI, FISIP UI, dan Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities Universitas Indonesia (AWCPH UI) itu. (rls/ ros, rid, adb)
