Sholeh Syakur: Uji Kompetensi Pengisian JPT Akan Tingkatkan Public Trust

0
426
Sholeh Syakur, ketua Majelis Alumni IPNU Kabupaten Kudus

KUDUS, Suaranahdliyin.com – Ketua Majelis Alumni IPNU Kudus, Sholeh Syakur menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Penjabat (Pj) Bupati Kudus, Dr H M Hasan Chabibie terkait pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2024.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sholeh Syakur sebelumnya mengapresiasi terhadap kondisi birokrasi di Kabupaten Kudus, di mana beberapa persoalan Perangkat Desa (Perades) yang sebelumnya mangkrak selama setahun, berhasil diselesaikan dalam waktu tiga bulan di bawah kepemimpinan Pj Bupati Kudus itu.

“Dalam pandangan Pj Bupati Kudus, perangkat desa posisinya sangat penting sebagai pelayan publik, sehingga posisinya tidak boleh kosong. Selain itu, dia juga mengamati adanya jabatan strategis yang diisi oleh individu-individu yang kurang sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan,” ujarnya.

Maka dalam hal pengisian jabatan, lanjut Sholeh Syakur menambahkan, transparansi dalam pengisian jabatan kepala dinas melalui uji kompetensi pejabat, adalah langkah yang tepat.

“Ini bukan hanya untuk meningkatkan kepercayaan public (public trust), juga untuk mendorong akuntabilitas, memastikan kompetensi pejabat, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam pemerintahan,” tegasnya.

Dia pun mengaku heran, jika ada yang mengritik kebijakan Pj Bupati Kudus terkait pengisian JPT di Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Sejauh proses pengisian JPT itu tidak transaksional dan politis, yang bisa mengancam integritas sistem pemerintahan, maka kami kira sangat menarik dan perlu didukung,” tandasnya.

Dengan demikian, maka menurut Sholeh Syakur, dukungan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Alumni IPNU Kabupaten Kudus, akan memperkuat penerapan kebijakan ini, yang akan berdampak positif para pejabat yang terpilih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dampak positif itu akan terasa, karena pejabat JPT muncul dari proses uji kompetensi yang tidak politis dan transaksional, tapi karena memang mereka dipilih karena punya kompetensi,” ujarnya. (adb/ ros)

Comments