KUDUS, Suaranahdliyin.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bersama pengurus cabang Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), menggelar workshop penyusunan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kedaruratan Bencana, baru-baru ini. workshop digelar di Aula Kantor BPBD Kabupaten Kudus.
Acara yang dibuka Sekertaris Daerah (Sekda) Kudus, Noor Yasin, ini dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas sosial, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Satpol PP, RSUD Kudus, Polres Kudus, Kodim 0722 Kudus, GP. Ansor dan Banser, Fatayat NU, serta relawan LPBI NU Kudus.
Noor Yasin, mengatakan, Kudus merupakan daerah rawan bencana. Pengalaman Kudus yang sering terkena banjir, menjadikan perlunya penyusunan SOP Kedaruratan Bencana, sebagai salah satu upaya untuk membentuk Desa Tangguh Bencana.
‘’Kita (pemerintah) tidak bisa menangani bencana sendiri. Namun bersama masyarakat, kita bisa menangani dan menghadapi bencana dengan tangguh. Pemerintah berharap, masyarakat menjadi tangguh dalam penanggulangan risiko bencana,’’ katanya.
Penyusunan SOP Kedaruratan Bencana, terangnya, diperlukan sebagai sebuah pedoman, agar tidak melakukan SOP sendiri-sendiri di masing-masing instansi. ‘’Ke depan, harapan Saya, kita bisa satu komando dalam penanggulangan bencana,’’ lanjutnya.
Sarwa Pramana, Kalak BPBD Provinsi Jateng, juga menyampaikan harapanya, masyarakat menjadi Desa Tangguh Bencana, dan untuk PMI, bisa memperbanyak membuat Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Sibat).
‘’Jateng ini di posisi pertama nasional yang rawan bencana. Untuk itu, harus diantisipasi. Dalam menyusun SOP Kedaruratan Bencana, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, yakni kaji cepat, aktivasi sistem komando penanganan darurat, penyelamatan dan evakuasi korban, evakuasi masyarakat terancam, dan pemenuhan kebutuhan dasar,’’ jelasnya. (nam/ ros)
