PMII Rayon Tarbiyah Sunan Kudus
Pembelajaran Secara Virtual Dinilai Kurang Efektif

0
1097
H Hartopo saat menerima audiensi PMII Rayon Tarbiyah Sunan Kudus, belum lama ini

KUDUS, Suaranahdliyin.com – PMII Rayon Tarbiyah Sunan Kudus melakukan audiensi dengan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kudus terkait pendidikan virtual di masyarakat, Jumat (28/08/2020). Audiensi berlangsung di Pendapa Kabupaten Kudus pada pukul 10.00-11.30 WIB.

Ketua PMII Rayon Tarbiyah Sunan Kudus, Naili Rizki Setiawan, menyampaikan, audiensi ini berpijak dari survei di lima kecamatan yang digelar, yakni Gebog, Undaan, Jekulo, Mejobo dan Kota.

“Data survei menunjukkan, banyak keluh kesah dari peserta didik, orang tua bahkan guru, yang kurang setuju ketika pembelajaran dilaksanakan secara virtual, lantaran dinilai kurang efektif,” ujarnya. “Audiensi sendiri untuk mendapatkan jawaban dari Pemkab terkait hal itu,” lanjutnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kudus, H Hartopo, mengemukakan, pembelajaran secara virtual memang tidak bisa efektif dan boros. Pihaknya pun mengaku telah melakukan sosialisasi dan pendampingan langsung ke sekolah, masyarakat dan desa terkait pendemi Covid-19 dan pendidikan virtual. “Kesadaran masyarakat masih rendah. Kesadaran masyarakat terkait pandemi Covid-19 di desa-desa berkisar 40% dan 75-80% di wilayah perkotaan,” terangnya.

Dikatakannya, fokus utama pemasalahan pendidikan virtual adalah internet, kouta, dan wifi. Kami mengambil kebijakan kuota gratis kepada para siswa, namun terkait dana masih perlu pertimbangkan.

Dana BOS per triwulan, terangnya, hanya bisa mencakup 20.000 siswa di Kudus. Kami juga memberikan wifi gratis di desa-desa, namun ada kekhawatiran penyalahgunaan, misalnya anak-anak muda ikut menggunakan wifi gratis untuk kebutuhan pribadi, akhirnya wifi lemot dan tidak bisa digunakan.

“Selain itu, permasalahan lain dalam pembelajaran virtual di Kudus, yaitu kurangnya kontrol orang tua terhadap anak. Orang tua di Kabupaten Kudus tergolong orang tua pekerja (bekerja dari pagi sampai sore), akhirnya tidak bisa mengontrol anaknya. Maka Pemkab membuat kebijakan sekolah tatap muka dengan sistem shif, dan didampingi Satgas khusus guna mengontrol siswa memenuhi prosedur protokol kesehatan,” jelasnya. (venty zuslia/ mail, rid, adb, ros)

Comments