PBNU Sampaikan Lima Amanat Kebangsaan Untuk Jokowi-Ma’ruf

0
303
KH Ma’ruf Amin menyampaikan sambutan dalam silaturahim.dengan PBNU

JAKARTA,Suaranahdliyin.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan lima poin amanat kebangsaan kepada Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin untuk dilaksanakan dalam kurun lima tahun ke depan.

Lima amanat kebangsaan itu dibacakan oleh ketua umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA di Kantor PBNU Jl. Keramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, Senin (22/04/19).

Kiai Said mengatakan Nahdlatul Ulama sejak di dirikan tetap memegang kuat amanat keagamaan dan kebangsaan. Keduanya menjadi tanggung jawab bersama untuk terus diwujudkan hingga saat ini.

“Untuk itu, lima amanat ini kami sampaikan supaya bisa dilaksanakan oleh Ir. Joko Widodo dan Prof. Dr (HC) Ma’ruf Amin dalam misi pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Pertama, dalam bidang pendidikan mengutamakan pembangunan sdm dalam basis pendidikan karakter. Yaitu dengan lebih memerhatikan pendidikan di pondok pesantren sebagai pusat pendidikan yang moderat.

“Dengan jumlah pesantren yang mencapai ratusan ribu, maka perlu kiranya mengangkat menteri yang mengurusi pondok pesantren,” paparnya.

Kedua, kata Kiai Said pemerintah RI perlu mengutamakan pendidikan yang moderat. Yaitu pola pendidikan yang tidak mengandung ajaran-ajaran dan mengaburkan nilai sejarah.

“Tidak boleh mengaburkan sejarah, apalagi sampai mendiskreditkan NU,” tandasnya.

Ketiga, membangun perekonomian yang bukan sekadar menumbuhkan tetapi juga berbasis pemerataan. Gagasan redistribusi aset di Munas Lombok tahun 2017 perlu lebih digenjot.

“Langkah strategis untuk menurunkan kemiskinan harus lebih kreatif dan inovatif,” imbuhnya.

Keempat, mendorong percepatan gagasan ekonomi keumatan dan ekonomi islam. Hal ini dirasa perlu mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim yang besar.

“Masyarakat harus disejahterakan dengan gagasan ekonomi keumatan mengingat kita adalah negara dengan jumlah penduduk muslim yang besar,” lanjutnya.

Kelima, membangun iklim kebangsaan, kenegaraan dan politik yang lebih sejuk. Selain itu pemerintah juga harus berhati-hati dengan pemberian izin organisasi massa yang berpotensi melanggar konstitusi ataupun mengganti ideologi.

“Pengalaman peristiwa adanya ormas yang ingin mengganti ideologi harus jadi perhatian untuk pemerintah lebih berhati-hati,” tegasnya.

Sementara itu, Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin optimis NU akan tetap menjadi garda terdepan pembangunan nilai agama dan kebangsaan di Indonesia.

“Semoga peran-peran NU ke depan akan semakin besar dan meluas,” tutur Mustasyar PBNU ini.(rid/ros,adb)

Comments