Menjadi Pemilih (yang) Aktif

0
1432

Oleh: Syafiq Ainurridho 

Undang-undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), mengamanatkan  dalam pelaksanan Pemilu 2019, KPU Kabupaten/ Kota melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih berdasarkan data agregat kependudukan perkecamatan dan daftar potensial pemilih Pemilu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Khusus bagi daerah yang melaksanakan Pilkada serentak 2018, pemutakhiran daftar pemilih Pemilu 2019 menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada, yang ditambahkan pemilih pemula dari Kemendagri tersebut yang kemudian akan langsung menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu. Ini sesuai PKPU 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam pelaksanaannya, KPU kabupaten/ Kota dibantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/ kelurahan, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan. Proses pemutakhiran daftar pemilih ini diawali dengan pemetaan jumlah pemilih per TPS (Tempat Pemungutan Suara), yang secara regulasi paling banyak 300 pemilih per TPS, berbeda dengan jumlah maksimal pemilih pada pelaksanaan Pilkada 2018 yang jumlah paling banyak 800 pemilih per TPS.

Ini dilakukan, karena pada Pemilu 2019, pemilih akan menggunakan hak pilihnya dengan memilih anggota DPRD Kabupaten/ Kota, DPRD Provinsi, DPR RI/ DPD RI, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga harapannya, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 17 April 2019, tidak sampai melewati batas waktu satu hari tersebut.

Proses pemetaan/ membagi pemilih untuk setiap TPS, ini harus mempertimbangkan tidak menggabungkan kelurahan/ desa atau sebutan lainnya; kemudahan pemilih per TPS; tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; hal-hal yang berkenaan dengan aspek geografis; dan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan mempertimbangkan tenggang waktu pemungutan suara. Dari pertimbangan inilah PPS, PPK dan KPU harus teliti dan cermat dalam melaksanakan pemutakhiran daftar pemilih.

Pada tahapan ini, PPS akan memasukkan pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih ke dalam daftar pemilih dan mencoret pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, serta memperbaiki data pemilih apabila ada perubahana.

Dalam tahapan ini pula, KPU Kabupaten tidak dapat berjalan sendiri, karena terkait data kependudukan, sehingga harus berkoordinasi dengan Disdukcapil setempat. Termasuk pemutakhiran di Rutan/ Lapas, KPU sering berkoordinasi dengan pihak Rutan/Lapas, data alih status Anggota TNI dan Polri yang menjadi sipil karena purna tugas, KPU akan selalu berkoordinasi dengan Kodim dan Polres setempat.

Pada setiap tahapan pemutakhiran, PPS wajib mengumumkan daftar pemilih tersebut di Balai Desa/ Kelurahan dan tempat strategis, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari  masyarakat. Mulai pasca penetapan DPS, penetapan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), dan pasca penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) nantinya.

Pengumuman ini tujuannnya untuk mengakomodasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap proses daftar pemilih yang sedang berjalan, selain masukan dari Bawaslu Kabupaten dan partai politik peserta pemilu.

Masukan bisa berupa usulan terhadap anggota keluarganya yang seandainya belum masuk di daftar pemilih, ada perubahan data pemilih, ada keluarga pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pemilih, dan masukan lainnya.

Masukan ini bisa langsung di sampaikan ke PPS, PPK maupun datang langsung ke KPU kabupaten, atau melalui email, website dan medsos yang dimiliki KPU, tentu saja dengan memberikan data yang jelas, sehingga proses tindaklanjutnya akan memudahkan.

Selain pemilih dapat melihat langsung pada pengumuman yang di pasang, pemilih juga dapat mengecek dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih pemilu melalui website yang disediakan oleh KPU RI di laman https://sidalih3.kpu.go.id, dengan mengetikkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan memasukkan salah namanya, maka pemilih akan langsung dapat mengetahui dirinya sudah terdaftar di daftar pemilih atau belum.

Dengan adanya ruang bgi pemilih untuk mengecek dirinya dan memberi masukan dan tanggapan masyarakat, pemilih bisa menjadi pemilih yang aktif, dan peduli terhadap salah satu tahapan dalam Pemilu, yaitu tahapan pemutakhiran daftar pemilih.

Keaktifan pemilih inilah yang diharapkan KPU agar peran serta pemilih ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa pemilu bisa dilaksanakan secara sukses. Sukses dari sisi kejelasan hukum, dengan adanya payung hukum terhadap proses dan tahapan Pemilu berupa UU, Peraturan KPU, aturan-aturan lain dan sukses karena jauh-jauh hari masyarakat sudah aktif berperan dalam tahapan Pemilu. Dan melalui pemilih ini pula negara bisa dibangun secara berdaulat dan kuat, “Pemilih Berdaulat Negara Kuat”. (*)

Syafiq Ainurridho,

Penulis adalah Komisioner Divisi Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Kudus.

Comments