LPBI NU Jateng Kawal Rehabilitasi Bencana Sulteng

0
97
  • KH Ubaidillah Shodaqoh Pimpin Tim NU Peduli Tinjau Lokasi Bencana
Relawan LPBI NU saat meninjau lokasi bencana.

SEMARANG, Suaranahdliyin.com – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU Jateng turut serta dalam assesment rehabilitasi bencana di Sulawesi Tengah.

Tergabung dalam gerakan NU Peduli, tim LPBI meninjau lokasi bencana selama tiga hari. Tim NU Peduli pimpin langsung Rois Syuriah PWNU Jateng, KH Ubaidillah Shodaqoh. Turut serta, ketua LPBI NU Jateng Winarti, dan ketua PW Lazis NU Jateng, Muhammad Mahsun.

“Assessment ini dilakukan untuk memastikan jenis bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Sehingga memiliki manfaat yang benar-benar dirasakan,” ujar ketua LPBI NU Jateng Winarti melalui siaran pers yang diterima Suaranahdliyin.com, Jumat (7/12/2018).

Menurutnya, assessment yang dilakukan meliputi kondisi fisik, sosial, sekaligus stakeholder lokal yang nantinya bisa menjadi mitra dalam implementasi bantuan. “Sehingga masyarakat terdampak, dapat terlibat dalam proses rehabilitasi bencana,” jelasnya.

Winarti berujar, LPBI NU sebagai salah satu lembaga yang juga memiliki bidang tugas dalam penanganan bencana, akan terus mengembangkan mekanisme pengelolaan bencana yang lebih cepat dan komprehensif. “Tentunya dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki NU di Jateng,” ungkapnya.

Selain terlbat dalam penanganan bencana, LPBI NU Jateng juga merancang program pengurangan risiko bencana dan pelestarian lingkungan. “Tak ketinggalan adalah inovasi teknologi ramah lingkungan,” paparnya.

Dijelaskan Winarti lebih lanjut, visi LPBI adalah terciptanya ketahanan masyarakat terhadap ancaman dan kerentanan bencana serta perubahan iklim, guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. “Bencana tidak bisa diprediksi. Namun dengan upaya-upaya pencegahan, tentu bisa meminimalisasi adanya korban saat benar-benar terjadi bencana,” tuturnya.

Atas dasar itu, kata Winarti, lembaga ini mempunyai misi terwujudnya tatanan masyarakat yang memiliki ketahanan terhadap dampak bencana dan perubahan iklim. “Beberapa hal harus kita kuatkan, antara lain peningkatan kemampuan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan perubahan iklim dan lingkungan,” katanya.

Winarti juga menyebut perlunya penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana, yang terintegrasi dengan perubahan iklim dan lingkungan. “Termasuk di dalamnya peningkatan kemampuan masyarakat rentan bencana serta perubahan iklim dalam upaya pemenuhan kesejahteraan kualitas hidup,” terangnya. (gie, ros, adb)

Comments