SEMARANG, Suaranahdliyin.com – Tenaga pendidik, guru-guru madrasah, dan para kiai di kampung-kampung, dinilai perlu tercatat sebagai penerima bantuan sosial (Baksos) akibat pandemi Covid-19. Sebab mereka turut membantu pemerintah dalam menenangkan masyarakat menghadapi situasi seperti saat ini.
“Sejauh ini mereka sudah banyak berkontribusi bagi banyak pihak, mulai dari memberikan pemahaman soal ibadah, hingga seterusnya,” ujar anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Jawa Tengah M Hendri Wicaksono, Senin (20/4/2020).
Hendri mengatakan, sejauh ini, Pemerintah Provinsi Jateng telah menyampaikan anggaran sekira Rp 2,20 triliun termasuk Rp 20 miliar realokasi anggaran yang dilakukan DPRD Jateng, dalam penanganan corona. Dengan perincian sekitar Rp 600 miliar untuk penanganan kesehatan, dan sekitar Rp 1,3 triliun untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi.
“Mereka selama ini juga memberi sumbangsih kepada masyarakat tanpa ada gaji dan imbalan. Oleh karenanya, sudah saatnya pemerintah memikirkan mereka selama pandemi berlangsung,” terang anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapel) IX Jateng, yang meliputi Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo.
Dia mencatat, ada sebanyak 171.131 guru ngaji, madrasah diniyyah dan TPQ di provinsi ini. Sejauh ini juga sudah mendapat insentif dari pemerintah provinsi. “Namun dengan adanya kasus corona ini, kita juga ingin mereka masuk dalam penerima bantuan. Bagaimana pun, keberadaan mereka juga ikut kena dampak, ” ungkapnya.
Sekretaris Komisi C DPRD Jateng ini menambahkan, anggaran besar yang dikucurkan dalam penanganan corona jangan sampai sia sia, mubazir, tidak tepat manfaat, dan tidak tepat sasaran.
“Anggaran juga harus akuntabel. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturannya, tidak terjadi duplikasi anggaran, dan betul betul dibelanjakan sesuai kebutuhan rakyat,” katanya.
Menurutnya, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus melakukan monitoring penanganan dan pencegahan Covid-19 di Dapel masing-masing. Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi bencana nasional Covid-19 harus dilakukan secara terorganisir dengan baik.
“Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan. Sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol,” tuturnya.
Langkah itu, tambahnya, perlu dilakukan karena semua belum tahu sampai kapan virus corona ini akan berakhir. “Mari saling bahu membahu memutus rantai virus ini, agar tidak semakin berkembang, sehingga semuanya bisa kembali normal,” ajaknya. (rls/ adb, rid, ros)
